WANHEARTNEWS.COM - Objektivitas lembaga survei dalam menyuguhkan hasil riset opini publik terkait kontestasi politik Tanah Air dipertanyakan.
Aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti memaparkan, ada dugaan bahwa riset-riset yang dilakukan lembaga survei selama ini merupakan "pesanan".
"Sobat, lembaga survei seperti Charta Politika, SMRC, dan lain-lain. Mereka disebut mainstream bukan karena objektivitas metodelogisnya, tapi lantaran di-back sumber dana yang melimpah, yang diduga mengalir dari oligarki untuk mendikte publik mendukung bakal capres yang didukung oligarki jahat," kata Haris Rusly dikutip dari akun Twitternya, Rabu (15/6).
Jika dugaannya tersebut benar, maka hasil survei sulit dikatakan objektif. Dengan mendikte publik, maka jajak pendapat yang seharusnya menghasilkan tokoh perwakilan mayoritas rakyat berubah menjadi kemauan oligarki.
"Mereka merusak seleksi kepemimpinan nasional berbasis gagasan, jadi berbasis popularitas palsu," kritiknya.
Kecenderungan ini sedikit berbeda dengan lembaga survei di luar negeri, sebut saja di Amerika Serikat. Di negara adi kuasa tersebut, adanya lembaga survei politik lebih banyak dijadikan sebagai lembaga think tank pemerintah.
"Di Amerika, ada 1.984 lembaga peneliti dan pemikir dalam berbagai bidang yang bekerja memperkuat kepentingan nasional Amerika sebagai imperium. Di Indonesia menjamur lembaga survei antek oligarki," tandasnya.
Sumber: RMOL
