WANHEARTNEWS.COM - Hal yang paling rumit dalam pemilihan presiden bukanlah kampanye, melainkan lolos dalam ambang batas pencalonan presiden yang sudah ditentukan aturan konstitusi.
Demikian disampaikan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dalam acara Seminar Kebangsaan Dewan Pakar Pusat Partai Nasdem sebagai rangkaian Rakernas Nasdem di Senayan, Jakarta, Kamis (16/6).
Menurut Jusuf Kalla, seluruh partai politik yang memiliki ambang batas kecil harus berkoalisi minimal satu hingga empat partai politik untuk mengusung calon presiden. Ambang batas presiden 20 persen yang ditetapkan pun dinilainya terlalu tinggi.
Khusus di Pilpres 2024, JK menilai banyak partai besar yang bisa mengusung calon presiden dan memenuhi syarat, namun terkendala pada elektabilitas calonnya.
“Partai-partai yang katakanlah menengah ke atas, itu memenuhi syarat (PT 20 persen), tetapi calon yang diajukan elektabilitas rendah, (sedangkan) yang punya elektabilitas tinggi tidak ada partainya,” kata Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla mengatakan, perlu ada formula khusus untuk menggabungkan antara elektabilitas seorang calon presiden dengan ambang batas presiden yang dapat diusung partai politik sebanyak 20 persen.
“Jadi bagaimana menggabungkan dua hal ini, elektabilitasnya tinggi, partainya cukup,” imbuhya.
Dengan demikian, politisi senior Partai Golkar ini menilai keberadaan partai menengah justru bisa menjadi penentu, bahkan memberikan peranan penting dalam Pemilu 2024 mendatang.
"Inilah yang saya katakan, yang mengambil peranan nanti bukan partai besar, tapi partai menengah. Karena walaupun partai mendekati elektoral 20 persen, dia butuh sistem pasangan yang cukup,” tandasnya.
Sumber: rmol
