WANHEARTNEWS.COM - Rencana Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet menteri dianggap tidak ada gunanya ketika tidak mengurus berbagai persoalan, termasuk persoalan minyak goreng, BBM, gas, listrik, dan lainnya.
Hal itu disampaikan oleh analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menanggapi rencana Jokowi melakukan reshuffle kabinet pada hari ini, Rabu (15/6).
"Reshuffle kabinet saat ini tidak ada gunanya, apalagi yang direshuffle menteri yang tidak begitu strategis atau hanya tambal sulam. Ada yang diganti tapi ada yang hanya sekedar digeser-geser," ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu pagi (15/6).
Misalnya, kata Ubedilah, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dan Bahlil Lahadalia yang digeser dan digantikan dengan M Luthfi dan Syahrul Yasin Limpo.
"Pergantian yang tidak bermakna strategis, apalagi diberikan kepada partai koalisi baru yang sosoknya kurang kredibel atau sekadar transaksional. Ini memprihatinkan," tegas Ubedilah.
Padahal, lanjut Ubedilah, kesan yang muncul di hadapan publik nasional dan internasional adalah, pemerintahan Jokowi saat ini semakin tidak kredibel. Karena, akar persoalannya sebenarnya adalah ketidakmampuan Presiden Jokowi merekrut menteri berkualitas. Dan ketidakmampuan Presiden Jokowi memanajemen para menterinya karena anak buahnya itu justru sering mengatur Presiden di luar rapat kabinet.
"Apalagi jika menteri yang membuat masalah, seperti masalah keinginan tiga periode, tingginya harga minyak goreng, sibuk kampanye capres cawapres, tidak bisa urus BBM, gas, dan listrik, itu tidak diganti hanya digeser. Misalnya seperti LBP, Bahlil Lahadalia, Tito Karnavian, M Luthfi, Erick Thohir, termasuk menterinya Golkar, PKB, dan PAN tidak diganti," jelas Ubedilah.
Jika mereka semua tidak diganti, menurut Ubedilah, tidak akan mampu membangkitkan kepercayaan publik nasional dan internasional kepada pemerintahan Jokowi ini.
"Jadi reshuffle geser-geser posisi semacam itu hanya sekadar langkah instrumental biasa yang tidak menarik dan tidak memberi efek kejut mengembalikan trust publik kepada pemerintah saat ini. Sayang sekali jika itu terjadi," pungkas Ubedilah.
Sumber: rmol
