THE ECONOMIST menyebutnya sebagai "Illusory extremists" (ilusi ekstrimisme).
"Indonesia’s campaign against Islamists is a ploy to silence critics (Kampanye Indonesia melawan Islamis adalah taktik untuk membungkam para kritikus)" --- demikian judul artikel THE ECONOMIST.
Lebih lanjut THE ECONOMIST menyoroti:
"Dengan mendefinisikan radikalisme secara luas, ia dapat menjelek-jelekkan lawan-lawannya.
Birokrat memiliki reputasi sebagai orang yang membosankan. Tapi tidak di Indonesia, yang pegawai negerinya penuh dengan radikal berbahaya, menurut pemerintah sendiri. Para pejabat secara teratur menyatakan bahwa sebagian besar pekerja sektor publik yang mengkhawatirkan sebenarnya adalah ekstremis Islam. Para menteri dan kepala intelijen mengecam “radikalisme” birokrat dan guru, dan surat kabar memuat berita tentang tersangka teroris yang merangkap sebagai pejabat lokal.
Kekhawatiran semacam itu sebagian berasal dari keterikatan elit penguasa pada pluralisme agama...."
TAKTIK INI JUGA DINILAI DIGUNAKAN SAAT INI UNTUK MENYERANG ANIES BASWEDAN YANG MENJADI SALAH SATU CALON PRESIDEN UNGGULAN DI PILPRES 2024.
"Ini taktik yang kita sudah lama paham. Hari-hari ini demonisasi terhadap Anies Baswedan dilakukan dengan menyebut beliau sebagai Bapak Politik Identitas. Padahal yg main duluan (Politik Identitas -red) ya gerombolan si penuduh," ujar politikus Partai Demokrat @awemany menanggapi artikel THE ECONOMIST.
Ini taktik yang kita sudah lama paham. Hari" ini demonisasi terhadap Anies Baswedan dilakukan dengan menyebut blio sebagai Bapak Politik Identitas. Padahal yg main duluan ya gerombolan si penuduh. Kupret. pic.twitter.com/HRpSBo83fK
— Maju jalan, AW! (@awemany) June 25, 2022
Media asing pun menganggap bahwa kampanye anti radikal hanyalah alat pemerintah untuk membungkam lawan politik https://t.co/wIG8EVnpIQ
— ARK (@ngabdul) June 24, 2022
