WANHEARTNEWS.COM - Belanja produk impor oleh sejumlah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang lebih tinggi dari belanja produk dalam negeri menjadi masalah serius yang sangat disoroti Presiden Joko Widodo.
Bahkan, dalam Rapat Koordinasi Nasional (rakornas) Pengawasan Intern 2022 yang diselenggarakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jokowi mengungkapkan kekesalannya dihadapan menteri, kepala lembaga, hingga kepala daerah.
"Sedih, ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak baik PPN, PPh badan, PPh perseorangan, PPh karyawan, dari pihak ekspor, dari MPB dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor, bodoh sekali," ujar Jokowi secara virtual pada Selasa (14/6).
Jokowi merasa kesal dan heran melihat kementerian/lembaga dan atau kepala daerah yang gemar belanja barang-barang impor, sementara pelaku usaha di dalam negeri tidak mendapat untung.
"Maaf, kita ini pintar-pintar tapi kok caranya bodoh sekali, saya harus ngomong apa adanya. Ini uang APBN loh, ini uang APBD loh, belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapa negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain, apa enggak bodoh?" keluhnya.
Untuk implementasi yang maksimal terhadap belanja produk dalam negeri, Jokwoi meminta BPKP untuk mengawal jalannya program ini lewat Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
"Oleh sebab itu saya minta APIP BPKP mengawal serius program ini dan harus berhasil, belanja produk dalam negeri, harus berhasil," demikian Jokowi.
Sumber: RMOL
