Teguran itu berupa teguran lisan dan teguran lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP.
“Saya sudah koordinasi dengan Badan Kehormatan dan sebelumnya Pak Masinton sudah mendapat teguran lisan dan sekarang akan diberikan teguran lagi sesuai dengan AD/ART partai,” kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Sabtu (25/6).
Hasto menegaskan, setiap kader PDIP harus bicara sesuatu dengan ruang lingkupnya masing-masing. Oleh karena itu, Masinton diberikan teguran karena menyebut PDIP ogah koalisi dengan Demokrat dan PKS adalah statement pribadi Hasto.
“Setiap anggora partai harus berbicara sesuai dengan ruang lingkup,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa PDIP tetap menghormati posisi PKS dan Demokrat yang berada di luar pemerintahan. Di samping, PDIP ogah koalisi karena menilai ada perbedaan ideologi dengan PKS dan rekam jejak Demokrat di masa lalu.
“Kurang elok dengan berbagai perbedaan ideologi, kami tidak mengambil sikap politik atas kerja sama dengan PKS,” katanya.
“Sedangkan Demokrat kan bukan hanya berkaitan dengan aspek-aspek historis, itu kita bisa lakukan proses rasionalisasi masa lalu dengan melihat kepentingan masa depan. Ketika apa yang dilakukan pemerintahan Bapak SBY selama 2 periode, apakah itu sesuai yang dijanjikan kepada rakyat?” imbuhnya menyangsikan.
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto pernah menegaskan bahwa PDIP tidak akan bekerja sama dengan Partai Demokrat dan PKS di Pemilu 2024.
Lalu, Politkus PDIP Masinton Pasaribu angkat bicara dan menenyebut pernyataan Hasto selaras dengan aspirasi kader di tingkat bawah.
"Yang disampaikan Pak Sekjen secara pribadi, tentu beliau menyampaikan itu fenomena di akar rumput," kata Masinton kepada wartawan di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (24/6).
“Terutama kepengurusan di level bawah ketika melakukan kerja sama dalam suatu gerak umpama fenomena dalam pilkada. Chemistry-nya sulit ketemu dalam langgam gerak di bawah," demikian Masinton.[rmol]
