Pak Eddy Biang Kerok Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, kembali bikin heboh. Dengan alasan menjaga kelestarian Candi Borobudur, Luhut berencana menaikkan harga tiket masuk hingga berlipat-lipat.
Berdasarkan penuturan Luhut, tiket untuk naik ke Candi Borobudur menjadi Rp 759 ribu untuk turis lokal. Sementara untuk turis asing dipatok 100 dolar AS atau sekitar Rp 1,4 juta.
Kenaikan tiket tersebut langsung mendapat banyak kritikan dari berbagi pihak. Salah satunya dari pengamat politik, ekonomi, dan budaya, Heru Subagja.
Heru mengatakan, setidaknya ada dua isu panas berkaitan dengan kehadiran dan keputusan yang diumumkan langsung Luhut. Pertama, harga tiket masuk yang tinggi dan kapasitas Luhut sebagai pihak yang mengtariumumkan kenaikan tarif masuk.
Kedua adalah pertanyaan penting yang menjadi perhatian serius masyarakat, mengapa harus Luhut yang menjadi orang nomor satu dalam memutuskan harga tiket masuk Candi Borobudur dan mengapa harga jual tiket masuk naik jauh dari harga semula?
“Langkah Luhut ini perlu dipertanyakan. Jangan sampai anggapan masyarakat jadi sinis dengan kebijakan dan keputusannya berkaitan industri pariwisata,” kata Heru dalam keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita RMOLJabar, Senin (6/6).
Heru mengingatkan, tarif mahal akan memicu ketidakadilan dalam menikmati wisata. Hanya orang berduit saja yang bisa menikmati eloknya relief candi dan hijaunya pegunungan yang ada di sekitar candi.
“Candi Borobudur adalah wisata budaya bukan wisata komersial, karenanya secara normatif budaya bisa dinikmati semua orang dan Candi Borobudur merupakan wahana cagar budaya yang baik dijadikan model pendidikan budaya nasional untuk seluruh anak bangsa,” paparnya.
Heru menegaskan, sangat tidak elok adanya pembatasan masuk dengan isyarat kenaikan harga tiket. Pada dasarnya semua warga masuk Candi Borobudur dengan harga murah.
Ia pun mengingatkan, bangunan candi dari batu andesit tersebut, merupakan warisan bukan bangunan yang dibuat oleh perusahaan atau keluarga kaya. Nenek moyang bangsa ini yang menghadirkan dan memberikan maha karyanya untuk kita. Tempat belajar memahami hasil budi dan daya leluhur.
Sehingga Candi Borobudur merupakan aset negara dan wajib dinikmati murah atau gratis untuk bangsa dan warga sendiri. Harusnya negara menggratiskan, jangan sampai dikomersilkan dan dijadikan alat ATM oleh pemegang investor atau oleh negara sendiri.
“Kami sebagai warga asli Borobudur di perantauan mendesak pada pihak manajemen untuk menghadirkan semua pelaku ekonomi wisata, masyarakat sekitar untuk diajak duduk dan mendiskusikan kembali kenaikan tarif tersebut,” pintanya.
Heru lantas mendesak agar dilakukan kaji ulang kenaikan tiket tersebut. Pasalnya, dalih konservasi Candi Borobudur dengan membatasi maksimal 1.200 pengunjung setiap hari belum terasa cukup sebagai alasan menaikkan harga tiket.
Jangan biarkan masyarakat curiga dan berburuk sangka, kebijakan yang dilakukan sepihak akan merugikan pihak lain dan memberikan keuntungan maksimal bagi pihak-pihak yang sengaja bertindak dan berlaku tidak baik alias curang.
Jangan biarkan juga rakyat menuduh pihak oligarki, ada anggapan liar jika kenaikan tarif tiket Candi Borobudur adalah skenario pemegang modal. Heru dengan tegas tidak terima jika tempat yang dulu menjadi tempat belajar bahasa asing menjadi tempat komersialisasi sepihak.
“Candi Borobudur adalah milik kami, warisan nenek moyang, kami berhak secara gratis untuk menikmati dan menjadikan nilai tambah buat kami dan masyarakat sekitarnya,” tegasnya.
Sebagai masyarakat, Heru hanya ingin memastikan Candi Borobudur tidak boleh jatuh ke tangan oligarki domestik atau asing.
“Akan kami lawan jika itu terjadi. Biarkan atmosfer udara segar itu dan tanah dengan tumbuhan hijau itu untuk kami,” demikian Heru Subagja.
Sumber: RMOL
