ACT DIGEBUK, KRISIS EKONOMI MASUK LEVEL SIAGA !!!
Oleh: Faisal Lohy
Di tengah gempuran dan keberhasilan TEMPO jatuhkan kepercayaan masyarakat terhadap ACT, Tekanan US$ terhadap Rupiah kali ini amat berat. Tidak main-main. Kepanikan di pasar uang global memukul rupiah bertekuk lutut terhadap dolar AS selama 10 hari berturut-turut. Menembus Rp 15.040 per US$.
Pelemahan rupiah terhadap US$, selain dipengaruhi kenaikan harga minyak akibat diputusnya pipa North Stream 1 oleh Rusia ke 19 negara Eropa, eskalasi perang ukraina serta kebijakan zero Covid China, faktor terbesarnya dipicu arogansi AS lewat The Fed naikan suku bunga sebesar 0.50-0.75 percented point.
Kenaikan suku bunga kebijakan AS dilakukan untuk merespon perlambatan ekonomi Paman Sam yg sejak awal tahun memang dilanda krisis. Terlihat dari struktur fundamental ekonominya yg terus menuju pendalaman ketergantungan terhadap impor.
Dikonfirmasi defisit perdagangan AS Triwulan I 2022, capai US$ 87.1 miliar. Disusul kenaikan inflasi umum capai 8.6%, dipicu inflasi energi 34.6% dan pangan 10.2%, tertinggi sejak 41 tahun terkahir atau sejak 1981.
Kenaikan suku bunga AS, memicu kenaikan yield obligasi (bunga surat utang) pemerintah di seluruh dunia, terutama emerging market, termasuk Indonesia.
Yiled Obligasi tenor 10 tahun pemerintah Indonesia naik capai 7.4%. Di atas batas aman 6.7-6.8%. Kenaikan yield ini, membuat modal asing di pasar uang money fly out ke AS. Picu defisit transaksi modal finansial US$ 1 7 miliar. Dampaknya, cadangan devisa berkurang dari US$ 139.1 miliar jadi US$ 135.6 miliar pada akhir kuartal I.
Secara teoritik, fungsi utama cadangan devisa adalah mengawal stabilitas rupiah terhadap US$. Jika berkurang maka, rupiah pun jatuh seperti sekarang.
Di saat yg sama, rupiah juga anjlok lantaran fundamental ekonomi rill memang bertumpu pada impor. Sehingga cadangan devisa lebih banyak dikeluarkan buat bayar impor dibanding menerima pemasukan dari ekspor. Tingginya ketergantungan terhadap impor, selanjutnya menggerek naik inflasi akibat tekanan Imported Inflation.
Seperti kasus minyak. 80% lebih kita bergantung impor. 2 kali lipat lebih mahal harga karena kejatuhan nilai tukar dan kenaikan harga. Artinya, lebih banyak menguras cadangan devisa untuk datangkan minyak impor dari MOP's.
Kenaikan harga energi, menggerek naik inflasi nasional. BPS menetapkan nilai inflasi Indonesia dalam status siaga. Sepanjang Januari-Juni (year to date), inflasi menyentuh 3,19%. Posisi tersebut adalah yang tertinggi sejak Januari-Juni 2013 atau dalam sembilan tahun terakhir. Pada periode tersebut inflasi year to date mencapai 3,35%.
Inflasi tertinggi terjadi pada harga bahan pangan/makanan. BPS menyebut, bahan pangan menguras 65% pendapatan masyarakat Indonesia dengan relasi kemiskinan baru di atas 73%. Terutama harga beras, Dimana kenaikannya 10% diikuti naiknya 1.2 juta kemiskinan baru.
Anjloknya rupiah dan meroketnya inflasi, selanjutnya bikin jebol APBN. Terutama bengkaknya biaya subsidi, belanja sosial lainnya dan cicilan bunga utang. Terkhusus pada belanja subsidi energi (BBM). Menjadi perhatian serius kalangan luas terhadap cara pemerintah mengakali jebolnya APBN lewat pembatasan konsumsi BBM bersubsidi dengan menerapkan Aplikasi MyPertamina.
Situasi kritis juga nampak pada kondisi ULN yg capai Rp 6.068 triliun dengan relasi cicilan bunga utang yg mengalami defisit (neraca primer) Rp 462 triliun. Artinya APBN tidak memiliki dana Rp 462 triliun untuk bayar cicilan utang. Makanya harus ambil utang baru lagi untuk lunasi cicilan jatuh tempo di 2022.
Gali lubang tutup jurang !!!
Anjloknya rupiah secara dramtis, ekonomi bergantung impor, serta tingginya cicilan utang ini, menjadi jawaban kenapa inflasi bergerak naik di atas target APBN 2022. Sampai-sampai mendag pun kaget, kenapa harga cabai bisa naik di pasaran. Dalam hitungan BI, setiap kejatuhan rupiah 1%, inflasi naik 0.9%.
Dalam teori politik ekonomi, inflasi adalah alat penjajahan yg ampuh. Dia mencekik leher rakyat lewat kenaikan harga yg cenderung memiskinkan. Sebaliknya berdampak efisien terhadap pelaku usaha swasta. Nampak pada nilai gini rasio nasional yg dalam catatan BPS capai 0.384. Melampaui standar aman IMF 0.25 dan Bank Dunia 0.35.
Artinya, ketimpangan pendapatan antara kaya dan miskin makin error. Kaya makin kaya. Miskin makin menderita.
Masalah sebesar ini, sayang belum mendapat respon serius. Ditengah situasi sulit yg mencekik batang leher rakyat, pemerintah malah sibuk dengan agenda politik lanjutkan kekuasaan di 2024. Selain itu masalah se-serius ini juga belum mendapat respon masyarakat luas, lantaran dipukul kasus Hollywings dan ACT.
Padahal di seluruh dunia, bahkan adidaya ekonomi semisal Amerika, China dan 19 negara Uni Eropa, telah menetapkan status dsrurat krisis dan memberi respon siaga.
Di Amerika, saat ini, inflasi tembus angka 8.6%, tertinggi selama 41 tahun terakhir sejak 1981. Di China penangguran naik 6.1%. Di zona Euro, inflasi pangan serta energi masing-masing capai 7.5% dan 23%.
Semuanya menakutkan. Dan yang paling bahaya adalah persoalan krisis pangan akibat kelangkaan dan kenaikan harga. Oxfam dalam laporan terbarunya sebut, kenaikan harga pangan di seluruh dunia naik rata-rata 22.9% yang disebabkan kenaikan harga gandum global 40% akibat tensi geopolitik Ukraina dan Rusia yg memang mengendalikan 30% pasokan gandum global.
Krisis pangan sedang melanda dan akan terus menguat di tahun depan karena keberlanjutan konflik ukraina diperkirakan berlangsung selama 10 tahun ke depan. Dampaknya ke kemiskinan sangat horor.
Oxfam menyebut, sejak awal 2022, krisis telah menambah 1 juta kemiskinan baru setiap 33 jam sekali. Dengan kenyataan seperti itu, Oxfam menetapkan sepanjang 2022, krisis akan menambah 263 juta kemiskinan baru di seluruh dunia.
Mirisnya, di saat yang sama, di tengah krisis hebat, justru bertambah 1 miliarder dunia baru di waktu yg sama, setiap 33 jam sekali.
Artinya, 1 juta kemiskinan baru dibayar dengan kenaikan 1 miliarder baru selama 33 jam sekali. Inilah presedennya, di tengah krisis global berlangsung hebat, minoritas orang kaya, tetap menikmati hasil yg terus bertambah.
Hal tersebut menegaskan, sistem politik ekonomi dunia yg berlaku saat ini memang dibangun di atas fundamental yg rapuh. Cenderung serakah, moral hazard (sistem eror) dan profit adalah tuhan.
Inipun berlaku di Indonesia. Basis Sistem yg tanpa belas kasihan, merampas hak milik orang banyak (menengah-bawah) dan diserahkan kepada minoritas orang kaya.
Kita semua tau, Rusia telah memotong pipa north stream I yang mendistribusikan minyak dan gas ke zona euro. Artinya, Rusia sedang menciptakan perang baru melawan Eropa yang mendukung AS dan NATO di Ukraina. Perang baru tersebut bernama "energy price war". Perang harga energy.
Artinya, harga minyak dunia akan terus bergerak naik di atas US$ 110.06 per barel (WTI) saat ini. Meskipun Amerika (the big producer oil) dan OPEC bisa menjadi kekuatan penyeimbang pasokan, tapi daya tawar mereka lemah dalam konteks distribusi.
23 negara OPEC tiap harinya mampu produksi 28 juta barel minyak dengan sumbangan teebesar dari Saudi 10 juta Barel per hari. Tapi mereka tidak mengusai infrastruktur pipa distribusi. Layanan mereka berbasis hilirisasi tanker laut yg cenderung tidak efisien. Distrubusi minyak mereka bertambah rumit dengan terhambatnya mata rantai supplay chain global akibat penerapan kebijakan zero covid di China dalam bentuk penutupan kota-kota dan pelabuhan besar dunia.
Sejumlah pakar menyebut, kebijaka China digulirkan untuk mendukung Rusia mengahantam Eopa, AS dan sekutu dalam perang harga energi.
Hasilnya, di tengah situasi krisis harga minyak sekarang, pasokan OPEC sama sekali tidak mampu menolong turunnya harga di bawah US$ 100 per barel.
Sekali lagi, di tengah kekacauan global seperti ini, Indonesia belum menunjukan perhatian serius. Sebaliknya malah sibuk berebut simpati rakyat dan manuver jahat lanjutkan kekuasaan di 2024.
Pastinya, kemarin otoritas moneter Indonesia telah memangkas pertumbuhan ekonomi dari 5.5% menjadi 4.7%. Hal ini mengindikasikan, Indonesia sedang melamban dan secara bertahap menuju kirisis.
Kerentanan perekonomian menuju krisis sangat didukung oleh lemahnya kebijakan fiskal dan moneter Indonesia. Di sisi fiskal, kenaikan harga minyak di atas ICP US$ 63 per barel, telah menjebol keuangan Pertamina, menjebol APBN untuk subsidi solar dan pertalite.
Tololnya, politik kebijakan anggaran sangat tidak proporsional. Subsidi terus yang disalahkan, sementara belanja konsumtif lainnya tetap dipelihara. Semisal belanja pegawai dan modal.
Fiskal juga dibayangi defisit fiskal Rp 868 triliun akibat tekanan belanja konsumtif semisal belanja pegawai dan belanja modal.
Fiskal juga dibayangi defisit primer Rp 462 triliun. Artinya, APBN tidak punya uang sebanyak itu untuk bayar bunga utang. Harus ambil utang baru tuk lunasi bunga utang lama itu.
Fiskal juga dibayangi ULN (Utang Luar Negeri) yang capai Rp 6.068 triliun dengan risiko gagal bayar yg nyata. Kemampuan kita mencetak dolar AS dari proses ekspor untuk membayar utang tersebut sangat lema diukur berdasarkan DSR yang melampaui batas aman 215.08%.
Ketidak mampuan ini, sudah lama terjadi. Ambil contoh 2012, rupiah masih seharga Rp 12.700 terhadap dolar AS. Sekarang jadi Rp 14.600. Artinya, kekayaan uang kita terus berkurang terhadap dollar AS.
Kata bank Indonesia, itu efek dari rupiah yang terus mencari keseimbangan baru. Saya menyebutnya, keseimbangan baru menuju pelemahan. Karena sampai hari ini, sejumlah orang di BI sendiri tidak mampu menjawab satu pertanyaan saya: berapa batas bawah (undervalue) kejatuhan rupiah terhadap dolar AS?
Tidak pernah bisa dijawab selama liberalisasi moneter masih dipelihara lewat rezim devisa terbuka dan sistem nilai tukar basis free floating exchange rate.
Dalam sistem seperti ini, BI, kementrian keuangan dan OJK tidak punya kuasa mengendalikan dan menentukan value rupiah. Pergerakannya dibiarkan menyesuaikan diri dengan irama pasar besar. Artinya ditentukan berdasarkan modal asing yg masuk-keluar pasar uang dan pasar saham.
Investor asing dibiarkan mencuri kekayaan uang indonesia setiap tahunnya atas nama imbal hasil investasi dengan pengembalian suku bunga yg mahal. Rakyat dibiarkan mampus dengan kenaikan harga akibat tingginya impor yang memiskinkan. Malah subsidi turut dikurangi.
Merespon masalah se-serius ini tidak bisa dengan pendekatan ilmu ekonomi. Karena ini persoalan kerusakan secara sistematis bukan persoalan rumus, efektifitas dan efisien. Kerusakan sistem harus diperbaiki dengan pendekatan sistem.
Lalu apa sistem ekonomi yang pantas menjadi alternatif dari mekanisme pasar yang cenderung serakah saat ini?
Dijawab dengan alternatif politik ekonomi. Bukan solusi basis ilmu ekonomi. Karena yang mau diperbaiki bukan rumus dan hitungan basis efisiensi, tapi sudut pandang tentang kualitas, keberpihakan, ketahanan dan kedaulatan.
06/07/2022
(*)
