“Dana yang mana? Kami tidak pernah berurusan dengan teroris,” ujar Presiden ACT Ibnu Khajar dalam konferensi pers di Kantor ACT, Menara 165, Jakarta Selatan, pada Senin, 4 Juli 2022.
PPATK sebelumnya mengklaim menemukan indikasi adanya transaksi yang diduga berkaitan dengan aktivitas terorisme oleh lembaga ACT. PPATK telah menyerahkan hasil pemeriksaan transaksi ACT ke beberapa lembaga aparat penegak hukum, seperti Densus 88 Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut.
Ibnu mengaku bingung dengan tuduhan terlibat pendanaan aksi radikal maupun terorisme yang mendera lembaganya.
“Kami sebetulnya bingung, kami diundang, kami datang. Di tiap program kami selalu mengundang entitas seperti gubernur, menteri juga selalu datang. Terakhir itu distribusi bantuan pangan dilakukan di depan Mabes TNI, kami kerja sama dengan Pangdam Jaya,” ujarnya.
Ibnu mengakui memang ada bantuan yang dikirimkan ke Suriah, namun bantuan itu dikirimkan untuk korban perang di sana.
“Bantuan ke Suriah itu kan ditanya, apakah ACT mengirimkan untuk pemerintah yang Syiah atau pemberontak yang ISIS? Kami sampaikan, untuk kemanusiaan itu tidak boleh bertanya kepada siapa yang kami bantu? Agamanya apa enggak penting. Kami berikan bantuan, mereka (pengungsi) Syiah atau ISIS, karena mereka korban perang. Jadi kalau dibawa kemana-mana, kami jadi bingung. Dana yang disebut untuk teroris itu dana yang mana?” ujarnya.
Sementara, pengamat internasional Pizaro Gozali mengatakan kasus Aksi Cepat Tanggap (ACT) memasuki babak baru dengan dibelokkan pada kasus terorisme oleh para pendukung Bashar Al Assad. Indikasinya adalah mulai ramai cuitan twitter yang mengaitkan lembaga bantuan kemanusiaan ini mendukung perang di Suriah.
“Masyarakat harus waspada isu ACT ini dibelokkan para pendukung Bashar Assad untuk menutupi pelanggaran HAM yang dilakukan rezim Suriah kepada warganya. Indikasinya terlihat jelas bagaimana pendukung Bashar Assad memanfaatkan isu ini di media sosial,“ ujar dosen hubungan internasional Universitas Al-Azhar Jakarta ini kepada hidayatullah.com, Senin (4/7/2022).
Padahal menurutnya, bantuan kemanusiaan ke Suriah itu sudah menjadi isu global. Bahkan UNICEF dan WHO juga ikut memberikan bantuan kemanusiaan karena buruknya situasi kemanusiaan di Suriah akibat perang.
“Meski kasus kekerasan terhadap warga sipil Suriah masih terus dilakukan rezim Bashar Assad, namun fakta-fakta ini enggan diungkap mereka untuk menutupi wajah kebengisan rezim Bashar al Assad. Secara tidak sadar kita digiring untuk tutup mata atas tindakan yang dikakukan Assad,” kata alumni S2 Universitas Paramadina dengan judul tesis ‘Negosiasi Konflik Turki-Rusia dalam Menyelesaikan Krisis Suriah: Studi Kasus Zona De-eskalasi di Idlib’ ini.
