Kritikan pertama datang dari anggota Komisi VI DPR RI Nyoman Parta yang menyoroti akses BBM yang sudah sangat sulit bagi nelayan dan petani.
Kini dengan adanya kewajiban MyPertamina dikhawatirkan semakin menyusahkan para petani dan nelayan untuk mendapatkan BBM subsidi.
"Ketika ini dibawa ke MyPertamina bagaimana nasib mereka ini? Apalagi dia banyak tidak dapat akses handphone dan lain-lain. Susahnya akses subsidi ini menyusahkan mereka," ungkap Nyoman dalam rapat kerja dengan Pertamina, Rabu (6/7/2022).
"Apakah MyPertamina tidak membuat lebih susah mereka yang sudah susah di lapangan bu?" katanya.
Anggota Komisi VI DPR RI, Khilmi menyatakan penggunaan aplikasi MyPertamina hanya menyulitkan masyarakat yang membeli BBM. Apalagi faktanya tak semua orang di daerah punya handphone.
"Jangan bikin rakyat ini beli minyak (BBM) rasanya sulit gitu lho. Tidak semua orang itu punya alat komunikasi yang canggih," ungkap Khilmi.
Khilmi meminta Pertamina membuat terobosan memilah kendaraan yang berhak dan tidak berhak menerima subsidi.
"Jadi kalau orang mau beli BBM itu tidak ada menunjukkan HP-nya atau KTP-nya atau MyPertamina, setelah masyarakat beli kalau orang berhak nerima subsidi bisa dilayani. Perawatan IT di Pertamina kan kerja sama dengan Telkom kan canggih gitu," ujar Khilmi.
Pimpinan rapat, Mohamad Hekal mengatakan banyak keluhan soal pendaftaran MyPertamina. Ia juga bertanya bagaimana teknis penggunaan aplikasi MyPertamina di SPBU.
"Banyak sekali keluhan, tanda tanya pada pendaftaran di MyPertamina. Bagaimana kita pakai aplikasi padahal di pom nggak boleh pakai handphone, sikapnya Pertamina gimana?" ungkap Hekal.
Sumber: detikcom
