WANHEARTNEWS.COM - Presenter TV Brigita Purnawati Manohara akan penuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait pelaksanaan berbagai proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamberamo Tengah, Provinsi Papua.
Brigita akan datang ke Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada hari ini, Senin (25/7). Dia diagendakan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak pada pukul 10.00 WIB.
“(Ya), jadi (datang),” ujar Brigita saat dikonfirmasi kembali oleh Kantor Berita Politik RMOL, Senin pagi (25/7).
Brigita memastikan, dirinya akan datang sendiri ke Gedung Merah Putih KPK tanpa didampingi oleh pengacara. Hal itu dilakukannya, karena Brigita mengaku yakin tidak mempunyai hubungan apapun dengan para tersangka.
"Saya putuskan datang sendiri dulu karena saya tidak ada hubungan bisnis atau lainnya dengan para tersangka," pungkas Brigita.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, tim penyidik sudah memanggil Brigita untuk datang ke KPK pada Jumat (15/7). Akan tetapi, Brigita tidak hadir.
Kepada Kantor Berita Politik RMOL pada Selasa (19/7), Brigitamembantah jika dirinya mangkir dari panggilan KPK dalam kasus yang menjerat Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak.
Brigita beralasan, surat yang dikirim oleh tim penyidik tidak diterimanya karena surat dikirimkan ke Surabaya. Padahal, sejak 2012 lalu, Brigita sudah tinggal di Jakarta.
"Penerima surat yakni orang yang menyewa rumah tersebut siang tadi menjelaskan bahwa dia yang menerima tetapi lupa tidak menyampaikan, yang bersangkutan baru menjelaskan jika menerima surat ketika dikomplain adik saya setelah beredar kabar di media bahwa saya 'mangkir'," kata Brigita pada Selasa malam (19/7).
Dalam perkara ini, Ricky Ham yang juga merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamberamo Tengah ini telah masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh KPK karena diduga melarikan diri ke Papua Nugini melalui jalur tikus.
Dia kabur saat hendak dilakukan jemput paksa oleh tim penyidik pada Kamis (14/7) karena sempat mangkir dari panggilan. Ricky Ham melarikan diri diduga melibatkan ajudannya, salah satunya adalah Aipda AL.
Pihak Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM juga mengakui tidak ada data perlintasan Ricky. Sehingga, Ditjen Imigrasi menduga Ricky Ham melarikan diri melalu jalur yang tidak resmi karena paspor Ricky Ham sudah resmi dicabut pada 3 Juni 2022 sesuai permintaan KPK.
KPK sendiri telah berkirim surat ke Ditjen Imigrasi untuk melakukan tindakan cegak berpergian ke luar negeri untuk Ricky Ham dan tiga orang lainnya ke luar negeri selama enam bulan ke depan sejak awal Juni 2022.
Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi, selain Ricky Ham, ketiga orang lainnya yang dicegah ke luar negeri adalah, Simon Pampang, Jusieandra Pribadi Pampang, dan Marten Toding. Ketiganya merupakan pihak swasta.
Dalam perkara ini, KPK secara resmi belum mengumumkan secara resmi identitas tersangka dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi di Pemkab Mamberamo Tengah ini. Hal ini akan diumumkan secara resmi setelah dilakukan upaya paksa penangkapan atau penahanan.
Berdasarkan informasi terbaru yang diperoleh redaksi, Ricky Ham diduga menerima suap dan gratifikasi mencapai hampir senilai Rp 100 miliar terkait proyek-proyek di berbagai Dinas di Pemkab Mamberamo Tengah, Provinsi Papua.
Sumber: RMOL
