Keputusan tersebut merujuk pada hasil Rapat Terbatas Kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Ia menambahkan kebijakan itu akan diatur melalui peraturan Satgas Penanganan Covid-19 dan peraturan turunan lainnya.
"Pemerintah akan kembali menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif dengan kembali mengubah dan memberlakukan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat mobilitas masyarakat ke area publik. Selain itu, pemerintah juga akan kembali menerapkan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan baik udara, darat, maupun laut, yang akan dilakukan maksimal dua minggu lagi," kata Luhut seperti dilansir CNNIndonesia, Selasa (5/7/2022).
Ia menambahkan pengetatan syarat jalan dan berpergian itu harus dilakukan demi mengantisipasi peningkatan kasus covid-19 yang melonjak signifikan, seperti di Prancis, Italia, dan Jerman.
Kenaikan signifikan juga terjadi di negara tetangga, Singapura. Luhut menambahkan penerapan kebijakan booster sebagai syarat mobilitas dilatarbelakangi oleh capaian vaksinasi booster yang masih rendah.
Berdasarkan data PeduliLindungi, dari rata-rata orang masuk mal per hari sebesar 1,9 juta orang, hanya 24,6 persen yang sudah booster.
Ia mengatakan di tengah peningkatan kasus yang terjadi, hal ini tentu sangat mengkhawatirkan. Apalagi tambahnya antibodi masyarakat akan semakin berkurang.
Namun, persyaratan booster ini ditanggapi negatif publik di media sosial.
"Segala cara dipake buat ngabisin stok vaksin yang masih numpuk. Rezim tai," komen akun @Anyer_Fury di Twitter.
"stok masih banyak ya pak..," sentil akun @sumadiwiria.
"Kalo mau aman enggak ribet... tutup aja semua Mall dan pemerintah enggak usah buang2 duit beli Vaksin Boster...," ujar @Prasetyo9Hh.
Segala cara dipake buat ngabisin stok vaksin yang masih numpuk. Rezim tai.
— Ibnue Anyer (@Anyer_Fury) July 5, 2022
