WANHEARTNEWS.COM - Presiden Joko Widodo diminta segera menerbitkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191/2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM. Saran itu disampaikan anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto.
Menurut Mulyanto, revisi Perpres lebih penting ketimbang sibuk wacanakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Ia menilai kenaikan harga BBM bersubsidi sangat sensitif bagi kenaikan inflasi, terutama dari sektor transportasi dan juga dari sektor bahan pangan pokok.
Bagi Mulyanto, pilhan merevisi Perpres adalah keputusan rasional di tengah kondisi daya beli masyarakat yang belum akibat pandemi Covid-19.
"Akibat pandemi Covid-19 serta kenaikan harga barang kebutuhan pokok masyarakat seperti minyak goreng, dan lain-lain,” ujar Mulyanto.
Dikatan Mulyanto, problem lainnya yang patut disorot adalah penyaluran BBM bersubsidi yang distribusinya tidak tepat sasaran.
Politisi PKS itu juga meminta Jokowi agar membandingkan harga BBM dengan negara tetangga. Hal itu perlu dilakukan untuk mencegah kebocoran BBM bersubsidi ke industri dan ekspor ilegal ke negara tetangga.
Sumber: RMOL
