WANHEARTNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan, diminta untuk bertanggungjawab dan tidak buang badan mengenai anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit dan crude palm oil (CPO).
Permintaan itu disampaikan anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, dalam keterangannya, Jumat (8/7).
“Kalau Pak Luhut bilang itu karena Ukraina buka keran ekspor bunga matahari dan memangkas pajak ekspor, itu namanya buang badan dan tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Menurut politikus PDIP ini, anjloknya harga TBS sawit petani disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya kerusakan rantai pasok terkait moratorium ekspor, mekanisme perizinan ekspor (PE) yang memakan waktu, kebijakan distribusi minyak goreng yang kacau, hingga tingginya beban pungutan ekspor dan flusing out.
"Kekacauan itulah yang menyebabkan harga TBS petani hancur di bawah kewajaran. Jadi jangan cari kambing hitam soal Ukraina, sebab harga keekonomian TBS dan CPO itu ambruk karena kapasitas tangki yang overload sehingga tidak mampu menampung TBS dan siklus CPO nya tidak bisa berjalan normal,” tuturnya.
Lebih lanjut, Deddy menjelaskan bahwa pengelolaan CPO dan minyak goreng di bawah Luhut telah gagal total. Ekspor tertahan dan merugikan negara, perusahaan dirugikan karena kualitas CPO menurun, dan petani kecil menjerit karena harga yang terjun bebas.
Bahkan, lanjut dia, di saat demand global menurun nyaris 30 persen, harga TBS dan CPO tetap rontok di bawah harga keekonomian.
“Kenapa? Karena rantai pasok komoditas tersebut tersendat,” ujarnya.
Dalam pandangan Deddy, kondisi ini yang mendorong pasar global mencari jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati mereka. Dan itu didapat dari mulai mengalirnya minyak nabati selain sawit di dunia, salah satunya minyak bunga matahari dari Ukraina.
“Jadi masalahnya ada pada pengelolaan industri sawit di Indonesia yang carut marut, bukan semata-mata karena pengaruh global,” tuturnya.
Atas dasar itu, Deddy menyebut jalan keluarnya adalah memperbaiki mata rantai produk sawit. Di mana jaminan pasokan dalam negeri terjaga, baik volume maupun harganya.
“Sudah saatnya kebijakan DMO dan DPO dievaluasi, pungutan yang berlebihan dikurangi, distribusi dan cadangan nasional dikendalikan dengan baik,” demikian Deddy.
Sumber: RMOL
