WANHEARTNEWS.COM - Arief Poyuono meminta agar pemerintah mencabut pungutan ekspor CPO yang mencapai 55 persen dari harga ekspor. Sebab pungutan tersebut sangat membenani petani sawit
Bukan hanya itu, Arief juga meminta domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) tersebut harus segera dicabut lantaran bisa mempersulit ekspor CPO yang akhirnya menyebabkan over stock di tangki tangki penimbunan CPO di setiap pabrik kelapa sawit.
“Semua ini memberatkan kehidupan petani sawit karena pungutan ekspor CPO yang mencapai 55 persen dan aturan DMO dan DPO, setelah ekspor CPO diizinkan kembali membuat harga tandan buah segar jatuh hingga 200 persen dari harga saat sebelum ada pelarangan ekspor CPO,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Kamis (7/7).
Disisi lain, Arief yang merupakan Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Kelapa Plasma Sawit Indonesia, mengungkapkan, pungutan ekspor CPO atau levy yang dipungut oleh BPDPKS memperkaya perusahaan-perusahaan biodiesel dan merugikan perekonomian negara khususnya masyarakat sawit dan juga membuat lemah neraca perdagangan Indonesia.
“Karena berkurangnya ekspor dari sektor komoditas CPO dan turunannya, yang akhirnya berimbas pada pemasukan devisa negara kita,” ujarnya.
Dikatakan Arief, jika pungutan ekspor CPO yang ekonomis dan tidak ada sistem DMO dan DPO, maka neraca perdagangan mengalami surplus. Hal ini, tekan dia, dibuktikan dengan neraca perdagangan Agustus 2021 yang tercatat surplus sebesar 4,74 miliar dollar AS.
Capaian ini merupakan hasil kontribusi surplus neraca nonmigas sebesar 5,43 miliar dollar AS, di saat neraca migas tercatat defisit sebesar 1,23 miliar dollar AS. Pada Januari-Agustus 2021, surplus neraca perdagangan mencapai total 19,17 miliar dollar AS.
“Jadi saya ingatkan kepada Kangmas Jokowi dalam situasi ketidakpastian perekonomian global dan kebutuhan akan pemulihan ekonomi akibat Covid-19 lebih cepat, maka industri sawit harus dijadikan andalan dalam perekonomian nasional bukan malah membuat kebijakan yang mematikan industri sawit nasional dimana kita sebagai penghasil sawit terbesar di Indonesia,” saran Arief.
“Saatnya Jokowi menyelamatkan industri sawit nasional dengan mencabut pungutan ekspor CPO, DMO & DPO,” demikian Arief menandaskan
Sumber: RMOL
