Hasil survei yang dilakukan SMRC ini menunjukkan mayoritas warga NU dan Muhammadiyah tak setuju bila kehidupan beragama dan berbangsa disamakan dengan syariat Islam.
Pengamat Sosial Politik dan pendiri SMRC, Saiful Mujani, mengatakan NU dan Muhammadiyah telah memberi ruang bagi tumbuhnya pluralisme keagamaan di Indonesia.
Hal itu dia sampaikan pada program Bedah Politik episode “Siapa Berpandangan Sila Ketuhanan Maha Esa Hanya Menurut Islam?” pada Kamis, (21/7/2022).
“NU dan Muhammadiyah ini menarik. Umumnya mereka (anggota NU dan Muhammadiyah) tidak melihat Ketuhanan Yang Maha-Esa itu harus sesuai dengan ajaran Islam saja, tapi harus terbuka bagi semua agama,” kata Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri, Jakarta, tersebut.
Saiful menunjukkan data survei SMRC pada Mei 2022, dimana umumnya warga yang mengaku anggota NU sebesar 58 persen tidak setuju dengan pandangan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasar pada Ketuhanan Yang Maha-Esa, sebagaimana diyakini hanya oleh umat Islam. Anggota NU yang setuju dengan pandangan itu 39 persen.
Begitu pula, klaim dia, dengan anggota Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah juga memiliki kecenderungan yang sama, 58 persen yang tidak setuju dan 42 persen yang setuju.
Sementara yang aktif di organisasi masjid, 51 persen setuju, 47 persen tidak setuju. Yang mengaku anggota majelis taklim, 52 persen setuju dan yang tidak setuju 44 persen.
Saiful melanjutkan kecenderungan yang sama dari NU dan Muhammadiyah juga tampak dalam aspek yang berkaitan dengan penerjemahan sila pertama dalam hukum.
"Ada 71 persen anggota NU yang tidak setuju jika ketuhanan yang maha esa diterjemahkan ke dalam hukum yang hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam, yang setuju 26 persen," paparnya.
"Sementara anggota Muhammadiyah yang tidak setuju dengan pandangan itu 73 persen, yang setuju 27 persen. Anggota organisasi masjid dan majelis taklim juga mayoritas tidak setuju (68 dan 63 persen)," katanya melanjutkan.
Dari data itu, Saiful menyimpulkan bahwa basis sosial untuk pluralisme keagamaan ada dalam masyarakat Indonesia.
“Kalau selama ini NU itu dianggap sebagai satu organisasi yang penting untuk menumbuhkan pluralisme di Indonesia, di sini terlihat,” jelas Saiful.
Sementara aspek memprioritaskan umat Islam dibanding umat agama lain, mayoritas warga NU sebesar 57 persen dan warga Muhammadiyah 64 persen tidak setuju.
Demikian pula anggota organisasi masjid dan majelis taklim, mayoritas 57 dan 50 persen tidak setuju dengan pandangan tersebut.
Lebih lanjut, Saiful Mujani menjelaskan bila dilihat dari dukungan pada partai, pemilih PKB terbelah 49 persen setuju dengan pandangan tersebut, 50 persen yang tidak setuju.
Pemilih Gerindra juga terbelah, 48 persen yang setuju dan 48 persen yang tidak setuju.
Pemilih partai Golkar dan Demokrat juga terbelah 50 persen setuju, 49 persen tidak setuju.
Sedangkan pemilih PDIP, hanya 32 persen yang setuju, yang tidak setuju 65 persen yang tidak setuju.
Mirip dengan PDIP, pemilih partai Nasdem juga lebih banyak yang tidak setuju dengan pendapat bahwa sila pertama Pancasila harus sesuai hanya dengan keyakinan Islam sebesar 63 persen dan yang setuju hanya 25 persen.
Hanya 33 persen pemilih PKS yang setuju dengan pandangan Sila Pertama Pancasila harus sesuai hanya dengan keyakinan Islam saja. Yang tidak setuju sebanyak 64 persen. “Ini di luar dugaan,” kata Saiful.
Sebab selama ini PKS dikenal sebagai partai yang mendorong penegakan syariat Islam dalam kehidupan publik.
Sedangkan yang betul-betul menginginkan Sila Ketuhanan Yang Maha-Esa sesuai dengan keyakinan Islam saja, para pemilih PPP dan PAN.
"Ada 60 persen pemilih PPP dan 66 persen pemilih PAN yang setuju dengan pandangan tersebut," terangnya.
Sumber: Republika
