Kematian dan cedera sebagian besar disebabkan oleh serangan bom yang dikaitkan dengan ISIS Provinsi Khorasan (juga bisa disebut ISIS-K/ISIL-KP) dan serangan bersenjata, kata Misi Bantuan PBB di Afghanistan dalam laporannya.
Laporan PBB mengakui “pengurangan kekerasan bersenjata secara keseluruhan dan signifikan” antara Agustus lalu dan Juni ini.
“Mayoritas korban sipil dikaitkan dengan serangan yang ditargetkan oleh kelompok bersenjata ISIL-KP terhadap komunitas etnis dan agama minoritas di tempat-tempat di mana mereka pergi ke sekolah, beribadah dan menjalani kehidupan sehari-hari mereka,” kata laporan PBB.
“Ini melampaui waktu bagi semua warga Afghanistan untuk dapat hidup dalam damai dan membangun kembali kehidupan mereka setelah 20 tahun konflik bersenjata. Pemantauan kami mengungkapkan bahwa meskipun situasi keamanan membaik sejak 15 Agustus, rakyat Afghanistan, khususnya perempuan dan anak perempuan, tidak dapat menikmati sepenuhnya hak asasi mereka,” kata Markus Potzel, penjabat wakil khusus sekretaris jenderal untuk Afghanistan.
Pejabat PBB mengatakan otoritas de facto Taliban telah mengambil beberapa langkah yang “tampaknya ditujukan untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, seperti amnesti untuk mantan pejabat pemerintah dan anggota pasukan keamanan, hak-hak perempuan dan kode etik yang berkaitan dengan tahanan.”
Namun, ia mencatat bahwa “erosi hak-hak perempuan telah menjadi salah satu aspek yang paling menonjol dari pemerintahan de facto hingga saat ini.”
Laporan tersebut juga menyoroti 59 pembunuhan di luar proses hukum, 22 penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, dan tujuh insiden “penyiksaan dan penganiayaan” terhadap individu yang dituduh berafiliasi dengan ISIS-K yang diduga oleh otoritas de facto Taliban.
Pada pekerjaan media di Afghanistan, dikatakan bahwa selama periode itu, lima jurnalis dibunuh oleh ISIS-K.[Hidcom]
