WANHEARTNEWS.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bicara terkait perusahaan pelat merah yang memiliki kinerja buruk mulai dari tersangkut kasus hukum yang merusak kinerja keuangan hingga terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada para karyawannya.
Sehingga, pihaknya memutuskan untuk melakukan transformasi hingga program bersih-bersih BUMN. Tujuannya, untuk menciptakan perusahaan negara yang dapat berkontribusi kepada masyarakat pada kondisi kesenjangan seperti pandemi dan kenaikan harga komoditas.
"Kalau kita bicara kasus hukum (tujuannya) bukan memenjarakan orang. Orang itu oknum, itu sudah tentu punya keluarga, kehidupan sosial. Itu bukan sesuatu yang mohon maaf, program bersih-bersih BUMN ini mau menyakiti siapapun. Tetapi ini bagian program dari bisnis proses yang tadi saya sampaikan harus berjalan," ujarnya di Tenis Indoor Senayan, Rabu (3/8/2022).
Menurutnya, BUMN menjadi kekuatan sepertiga ekonomi Indonesia. Sehingga, semua perusahaan harus sehat agar dapat melakukan intervensi saat gejolak harga pasar meningkat tajam. Tujuannya, agar kebutuhan masyarakat dapat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau.
Erick mencontohkan ketika harga tiket pesawat mahal, Garuda Indonesia sendiri sedang dalam kondisi tidak sehat karena harus masuk PKPU, sehingga belum bisa membantu intervensi harga.
"Harga leasing-nya 28 persen, rata-rata dunia 5 persen. Artinya ada bisnis proses yang salah yang harus dikoreksi dan harus dilakukan. Bukan karena suka dan tidak suka," tuturnya.
Erick melanjutkan, untuk kasus Krakatau Steel, sebagai produsen baja dan besi, perannya sangat penting dalam pembangunan infrastruktur.
"Hari ini besi itu masih menjadi fundamental daripada pertumbuhan industri, kalau besinya mahal, cost pembangunan infrastrukturnya mahal. Investasi 850 juta US Dolar (pabrik blast furnace) mangkrak, padahal itu penting," lanjutnya.
Erick mengaku, memang dalam proses memperbaiki atau penyehatan BUMN tidaklah mudah. Sebab, pihaknya harus mengambil keputusan penting yang dampaknya akan berlangsung dalam jangka panjang.
"Kalau kita lihat seperti holding Danareksa, PPA itu kan sudah ditugaskan bagaimana memperbaiki perusahaan-perusahaan yang kurang sehat itu jadi sehat. Banyak kegiatan-kegiatan perusahaan yang tidak sehat ini dimulai dari 2008 dan berlanjut," pungkasnya.
Sumber: law-justice
