WANHEARTNEWS.COM - Pemerintah diduga telah melakukan upaya untuk melakukan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden dengan mengulur waktu pemberian anggaran Pemilu 2024 kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengurai, adanya indikasi pemerintah melakukan penundaan pemilu berdasarkan sembilan variabel yang dirangkumnya sesuai dengan kondisi politik dan aturan yang dikeluarkan pemerintah.
"Saya mengindikasi ada sembilan variabel yang saya sebut sebagai pelaksanaan penundaan pemilu dan sembilan variabel itu salah satunya soal anggaran. Tapi di luar itu sebetulnya sudah sejak awal misalnya soal penetapan jadwal pemilu mengalami kekisruhan baik versi pemerintah versi DPR maupun versi KPU, sehingga memerlukan beberapa kali sidang di DPR,” beber Ray dalam acara diskusi hybrid, bertemakan Anggaran Pemilu Seret, Akankan Tunda Pemilu Lagi?, Jakarta Selatan, Rabu (3/8).
Yang kedua, kata Ray, dalam proses penentuan anggota KPU dan Bawaslu telah terjadi lobi-lobi antara parlemen dengan para anggota KPU sehingga masyarakat mampu menebak siapa yang bakal menggawangi penyelenggaraan pemilu agar berkesesuaian dengan keinginan pemerintah dalam melakukan upaya penundaan pemilu.
“Ketiga yaitu proses seleksi Bawaslu itu juga di mana proses seleksi perempuan ini sangat minim, di Bawaslu provinsi-provinsi itu. Dua ini yang saya sebut ini sengaja, atau tidak itu bisa jadi lubang bagi menaikkan pelemehan penyelenggaraan pemilu. Karena nanti penyelenggara pemilu colaps tinggal tunjuk saja kan ini juga (proses seleksi) enggak transparan anda juga enggak partisipatif terus syarat-syarat kesertaan perempuan juga enggak terpenuhi kok,” ucapnya.
Selanjutnya, yakni tentang pemaknaan politik uang yang semakin sempit.
Seperti diketahui, Bawaslu sempat menyatakan politik itu akan berlaku jika peserta pemilu sudah ditetapkan oleh KPU.
Kemudian, soal pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menyebut tidak perlu ada pemilihan umum jika di 2024 nanti isu politik identitas menguat.
“Artinya menjadi tambahan baru, kalau selama ini hanya tiga partai politik yang kita kenal menolak penundaan pemilu kalau sekarang Pak Surya Paloh bukannya nunda kalau penting pemilunya enggak ada kalau dengan politik identitas,” katanya.
Lalu, soal pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta para relawannya untuk tidak terburu-buru (ojo kesusu) untuk menyikapi politik dan pemilu ke depan.
Dia mengindikasikan bahwa Jokowi meminta agar relawannya menunggu sikap Jokowi, apakah pemilu tetap akan berlangsung di 2024 atau tidak.
Kemudian, ada gerakan dukung pasangan Prabowo-Jokowi yang didesain kelompok tertentu.
Terakhir soal anggaran pemilu sebesar Rp 76,6 triliun yang baru dikucurkan Rp 2,9triliun yang diminta KPU Rp 8 triliun atau hanya 30 persen dari tahapan anggaran yang dikucurkan pemerintah.
"Sembilan variabel yang saya sebutkan itu ditunjang oleh ketentuan perundang-undangan, yang memungkinkan penundaan pemilu dilakukan. Saya lupa pasalnya dalam pasal itu ada empat syarat yang memungkinkan tahapan pelaksanaan pemilu itu ditunda, salah satunya karena faktor alam kedua faktor keamanan ketiga fakttor tertib sosial keempat segala sesuatu yang dianggap dari sifanya darurat,” ucapnya.
"Tidak ada uang itu dianggap sebagai kedaruratan, oleh karena itulah sembilan variable yang saya sebut ditambah dengan argumen dasar dari ketentuan uu ini bagi saya kesannya jalan menuju penundaan pemilu itu yang harus dicegah oleh kita bersama-sama,” tutupnya. [Democrazy]
