WANHEARTNEWS.COM - Pemerintah seharusnya mengorbankan proyek-proyek yang menggerus keuangan pemerintah, seperti pembangunan Ibukota Negara (IKN) hingga infrastruktur yang tidak tepat guna, ketimbang harus menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, yang dapat mencekik konsumsi rumah tangga.
Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, kenaikan harga BBM dipastikan akan mengganggu konsumsi rumah tangga yang sedang dalam masa pemulihan. Bahkan berpotensi memicu kontraksi di sektor keuangan yang pada akhirnya mengganggu perekonomian nasional.
Dia menilai propaganda pemerintah terkait untuk mencabut subsidi terbilang masif. Pemerintah seolah ingin ada justifikasi bahwa kenaikan harga BBM sulit dihindari.
“Dengan alasan menurunkan beban subsidi jauh di bawah Rp 502 triliun, tanpa menjelaskan dari mana ketemu angka Rp 502 T, sebab APBN 2022 tidak menyebutkan angka tersebut," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (23/8).
Satyo Purwanto lantas mempertanyakan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi yang disampaikan pemerintah selama ini. Khususnya bagian inflasi yang menjadikan pemerintah kesulitan likuiditas, lalu mengambil opsi paling mudah dan cepat, yaitu menaikan harga BBM.
Seharusnya, sambung Satyo, jika pemerintah dalam kesulitan keuangan, maka bukan sumber daya alam yang menjadi elemen penting untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat yang dikorbankan.
“Semestinya proyek-proyek yang sarat modal dan menggerus keuangan pemerintah, seperti contohnya pembangunan IKN, jalan tol, infrastruktur yang tidak tepat guna, PMN kepada BUMN harus disetop dulu," pungkas Satyo
Sumber: RMOL
