WANHEARTNEWS.COM - Pemerintahan Presiden Joko Widodo akan dianggap tidak becus mengurusi pemilihan umum jika tidak penuhi anggaran tahapan Pemilu.
Demikian pendapat pengamat politik Universitas Esa Unggul, Selasa (8/8).
Menurut Jamiludin, tidaka adalan bagi pemerintah untuk tidak memenuhi anggaran tahapan Pemilu di tahun 2022 ini.
Ia mengingatkan, jika alasan anggaran tidak dipenuh karena dialokasikan ke lainnya akan menjadi aib bagi Pemerintah.
"Pemerintah akan dinilai tidak becus karena abai terhadap Pemilu. Padahal Pemilu itu sudah menjadi kegiatan rutin lima tahunan yang anggarannya seharusnya sudah disiapkan jauh-jauh hari.
Ia pun menyarankan kepada Presiden Jokowi agar memerintahkan Menteri Keuangan untuk mencairkan anggaran yang dibutuhkan KPU dan Bawaslu.
Dengan langkah itu, Jamiludin mengindikasikan komit menmelaksanakan Pemilu, sekaligus melaksanakan demokrasi.
"Jokowi tentu tidak ingin dinilai sengaja memperlambat mencairkan anggaran Pemilu agar Pemilu nantinya tertunda," pungkasnya.
Dari total anggaran Pemili senilai Rp 8,61 triliun sampai saat ini yang sudah dipenuhi senilai total Rp 3,6 triliun.
Sumber: RMOL
