WANHEARTNEWS.COM - Fraksi PKS bersikap tegas menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Alih-alih menaikkan harga BBM, pemerintah seharusnya membatasi dan meningkatkan pengawasan distribusi subsidi.
Menurut Anggota Komisi VII DPR RI, dari Fraksi PKS, Mulyanto, opsi tersebut cukup realistis untuk mengatasi dilema yang dihadapi pemerintah terkait pengadaan dan pendistribusian BBM bersubsidi.
"Pemerintah harus cepat mengambil keputusan agar tidak ada pihak tertentu yang berspekulasi terkait isu kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Semakin cepat keputusan tersebut diambil, maka semakin baik bagi semua pihak terkait," kata Mulyanto kepada wartawan, Jumat (26/8).
Ia menambahkan, apabila pembatasan BBM bersubsidi dilakukan untuk kendaraan selain roda dua dan kendaraan umum, serta kendaraan pegangkut sembako, maka hasil simulasi menunjukkan, pemerintah dapat mereduksi anggaran subsidi BBM sebesar 69 persen.
Apalagi, diketahui harga minyak dunia akhir-akhir ini terus menurun dari 120 dolar Amerika per barel pada puncaknya di bulan Juni 2022, menjadi 90 dolar Amerika per barel pada bulan Agustus 2022.
“Untuk itu, tanpa adanya upaya pembatasan distribusi BBM bersubsidi yang tepat sasaran, diperkirakan kuota BBM akan habis di bulan Oktober 2022,” tegasnya.
Sampai akhir tahun 2022 diperkirakan kebutuhan Pertalite mencapai 29 juta kilo liter, sedang kebutuhan solar mencapai 17,5 juta kilo liter.
“Padahal kuota Pertalite dan Solar untuk tahun 2022 masing-masing sebesar 23 juta kilo liter dan 15 juta kilo liter,” pungkasnya.
Sumber: RMOL
