WANHEARTNEWS.COM - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal Pemilu 2024 berpotensi tak jurdil, tidak turun dari ruang hampa.
Menurutnya, ada indikasi atau tanda-tanda yang cukup kuat adanya upaya politik menjegal koalisi di luar yang dikehendaki penguasa.
"Bahkan banyak jejak digital yang bisa diakses publik."
"Pernyataan Bung Hasto (Sekjen PDIP) yang mengarah pada upaya pengondisian hanya dua paslon saja pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang," kata Kamhar lewat pesan yang diterima Tribunnews, Selasa (20/9/2022).
Kamhar menambahkan, pernyataan tersebut merupakan secuil dari pidato panjang SBY yang kurang lebih memiliki pesan bijak kepada penguasa.
"Pesannya agar penguasa tak menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan pengondisian, sehingga hanya terbentuk poros koalisi dan pasangan calon yang sesuai dengan selera dan kepentingan penguasa saja."
"Ini berbahaya dan mencederai demokrasi."
"Jadi substansi pernyataan Pak SBY ini dimaksudkan sebagai warning atau pengingat bagi penguasa, untuk bersikap demokratis dan adil."
"Sebagaimana telah ditunjukkan Pak SBY pada 2014 yang lalu dengan tidak mengintervensi proses politik pilpres," paparnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan idealnya Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon.
Awalnya, Hasto Kristiyanto menyebut dalam situasi seperti ini diperlukan pilpres yang demokratis, cepat, dan kredibel.
"Dalam situasi ketika pemulihan ekonomi belum sepenuhnya pulih, dan ketidakpastian global."
"Maka Indonesia memerlukan pelaksanaan pilpres yang demokratis, cepat, kredibel, dan bagaimana memastikan hanya berlangsung satu putaran," tutur Hasto, Kamis (25/8/2022).
Hasto mengatakan, hal tersebut bisa saja terwujud apabila ada kerja sama antar-partai politik (parpol), sehingga mengarah pada dua pasangan calon presiden dalam Pilpres 2024.
Namun, ia menegaskan PDIP juga siap bertanding entah dua maupun tiga pasangan calon dalam Pilpres 2024.
"Pandangan ini bisa terwujud apabila dilakukan langkah konsolidasi dan mendorong kerja sama parpol di depan, sehingga mengarah pada dua paslon."
"Ini yang ideal berdasarkan konteks saat ini, meski PDIP siap bertanding dengan dua atau tiga paslon."
"Sekiranya tiga paslon, pada putaran kedua pasti akan terjadi deal-deal politik baru. Jadi kenapa tidak membangun kesepahaman di depan saja?" Paparnya.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan bakal turun gunung pada Pemilu 2024, karena melihat ada tanda-tanda pemilu bakal digelar tidak jujur dan adil.
Hal itu disampaikan SBY dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC).
SBY mengatakan dirinya terpaksa turun gunung menghadapi Pemilu 2024, karena ada tanda-tanda pemilu tidak jujur.
"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapai Pemilu 2024 mendatang?"
"Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY dalam sebuah video yang beredar, dikutip Tribunnews, Jumat (16/9/2022).
Menurut SBY, ada yang menginginkan Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
"Konon, akan diatur dalam pemilihan presiden nanti, yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja, yang dikehendaki oleh mereka," tuturnya.
SBY menuturkan dirinya mendapat informasi, Partai Demokrat sebagai oposisi tidak bisa mengajukan capres dan cawapres.
"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya."
"Jahat bukan? Menginjak hak-hak rakyat bukan?" Ucap SBY kepada ribuan kader Demokrat.
SBY menyebut mereka yang berencana melakukan upaya demikian, dianggap memiliki pikiran batil.
Sebab, kata dia, pemilu merupakan hak rakyat untuk memilih dan dipilih.
"Pikiran seperti itu batil. Itu bukan hak mereka. Pemilu adalah hak rakyat. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Yang berdaulat juga rakyat," tegas SBY.
Selama 10 tahun berkuasa, kata SBY, Partai Demokrat tak pernah melakukan kebatilan.
"Ingat, selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan, dua kali menyelenggarakan pemilu dan pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," cetusnya.
Sumber: Wartakota
