WANHEARTNEWS.COM - Mitigasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan menyiapkan bantalan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat, diyakini mampu menahan merosotnya kepercayaan publik kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Hal tetsebut disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Djayadi Hanan, saat memaparkan hasil survei bertajuk Temuan Survei Nasional Kondisi Ekonomi dan Peta Politik Menjelang 2024 secara virtual, Minggu (4/9).
Dalam temuan LSI sebelumnya, dikatakan Djayadi, memang tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi pada bulan Agustus berada di angka 72,3 persen. Hal ini, terlihat ada kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan temuan Mei 2022, baru berada di angka 67,5 persen.
“Apakah approval rate bisa menjadi modal untuk menyelesaikan persoalan di Indonesia, saya jawab iya. Karena tingginya approval rate didasari pada evaluasi masyarakat,” kata Djayadi.
Terkait dampak kenaikan harga BBM, Djayadi menilai tingginya tingkat kepuasan publik atas kinerja presiden juga bisa modal yang cukup untuk mengurangi dampak negatifnya. Pasalnya, angka 72,3 persen menunjukkan sentimen masyarakat cukup positif terhadap kinerja pemerintah.
“Kalau sentimennya sudah positif, kita lebih mudah berbicara dan menyampaikan sesuatu yang kurang baik. Karena masyarakat sudah percaya dengan pemerintah,” katanya.
Walau demikian, Djayani menilai modal presiden dalam mengurangi dampak negatif dari kenaikan harga BBM bukan hanya tingginya tingkat kepercayaan publik. Lebih dari itu, beragam upaya yang dilakukan presiden juga bisa menjadi solusi.
“Modal presiden bukan hanya tingginya tingkat kepuasan publik, juga diikuti dengan berbagai upaya mitigasi supaya sentimen negatif akibat kebijakan yang diambil tidak terlalu negatif dampaknya,” kata Djayadi.
Menurut Djayadi, jika skema bantalan sosial berjalan baik, diikuti pemeliharaan stabilitas ekonomi, politik dan hukum yang juga baik, maka tingkat kepuasan publik atas kerja presiden bisa terus terjaga dalam waktu ke depan.
“Jika pun (kepuasan publik ada pemerintah) turun, penurunannya tidak akan terlalu tajam,” demikian Djayadi.
Sumber: RMOL
