Oleh: Damai Hari Lubis
Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212
International Department Komite Sentral Partai Komunis China (PKC) Liu Jianchao didampingi para petinggi partai menggelar pertemuan di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (31/8/2022 )
Partai Golkar melalui Nurul Arifin mengungkapkan pertemuan tersebut dalam rangka "kerja sama Partai Golkar dengan PKC, sebagai bentuk studi banding kader, tentang model rekrutmen kader, sekolah kader, serta mempelajari keberhasilan pembangunan negara China."
Terhadap kerjasama ini, Golkar harus ekstra hati-hati, mesti waspada terhadap kepentingan politik nasional tanah air, jangan sampai terlena, tanpa sadar justru menampung aspirasi PKC yang punya agenda terselubung yang mewakili Pemerintahan China Komunis, yaitu mengintervensi politik Nasional NKRI. Salah satunya PKC memiliki niat mem-barrier salah seorang Capres Pemilu 2024, entah Anies atau siapapun yang mereka tak disukai, dan sebaliknya mendukung Capres lainnya di Pilpres 2024.
Jika diketahui ada indikasi agenda PKC ke arah politik seperti yang dikhawatirkan, dan terlebih jika Golkar "mengetahui agenda terselubung PKC " maka Partai Golkar dapat menimbulkan persepsi publik bangsa ini bahwa mereka, Golkar adalah komprador, atau telah melakukan kejahatan politik, andaipun tanpa faktor sengaja atau tanpa sepengetahuan Golkar, maka Golkar dapat dituduh telah memberi peluang RRC/ China terhadap sebuah proses intervensi kepentingan politik Nasional atau kedaulatan NKRI.
Golkar dan para kadernya jangan terlena, mereka mesti wajib menyadari, termasuk seluruh partai yang ada di tanah air, bahwa Komunisme dan atau penyebaran faham komunis dilarang oleh sistim hukum Negara RI, salah satunya oleh TAP MPR No. 25 Tahun 1966. (*)
