WANHEARTNEWS.COM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan 1.348 unit hunian Down Payment (DP) nol rupiah di Perumahan Nuansa Cilangkap, Kamis (8/9/2022).
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta Sarjoko mengungkapkan, terdapat dua tipe kamar yang ditawarkan dalam program rumah tersebut.
Pertama, tipe dua kamar tidur dengan cicilan Rp1,65 Juta per bulan.
"Untuk (tipe hunian) two bed room itu 360 juta, masa tenor sampai 20 tahun," kata Sarjoko di Rusun Nuansa Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (8/9/2022).
Kedua, tipe kamar studio seharga Rp240 Juta dengan masa cicil 20 tahun.
Adapun cicilan perbulannya mencapai Rp1,5 Juta.
"Kalau tipe studio (harganya) kurang lebih Rp 240 juta dengan tenor maksimum 20 tahun. Cicilan perbulannya Rp 1,5 juta," ujarnya.
Sarjoko menjelaskan, harga cicilan per bulan dari kedua tipe kamar tersebut tidak akan naik selama masa pembayaran.
Selain membayar cicilan, penghuni rumah DP nol Rupiah wajib membayar iuran pengelolaan lingkungan (IPL).
"Cicilan rumah di luar IPL. Kalau IPL kan untuk pengelolaan, pembayaran listrik, lift, fasilitas sosial, fasilitas umum," tukasnya.
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meresmikan 1.348 unit hunian DP nol Rupiah di Perumahan Nuansa Cilangkap.
Adapun peresmian tersebut sebagai wujud nyata Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membantu masyarakat memiliki rumah sendiri.
Baca juga: Komentari Dampak Kenaikan Harga BBM Bagi Warga Jakarta, Anies Baswedan: Dalam Proses Pengaturan
"Izinkan saya sampaikan rukun pembukaan, dengan mengucap Bismillah pada hari ini, Kamis 8 September 2022, 1.348 unit jakhabitat hunian DP 0 rupiah secara resmi dinyatakan digunakan," kata Anies di Rusun Nuansa Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur.
Orang nomor satu di DKI Jakarta itu mengungkapkan, terdapat tiga segmen kelompok masyarakat dalam mencari kebutuhan hunian.
Pertama, masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).
Kedua, warga yang berpengasilan di atas UMP, tetapi belum mampu membeli hunian.
Ketiga, individu yang mendapatkan penghasilan hingga Rp15 Juta dan mampu kredit rumah.
"Tapi yang antar UMP sampai 15 juta, ini segmen yg paling kesulitan, ke bank belum bisa, tapi nyewa juga sesungguhnya dia sudah di atasnya (mampu)," imbuhnya.
Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menyebut, rumah DP nol Rupiah menyasar warga yang berpenghasilan antara UMP hingga Rp15 Juta.
Sebab, skema tersebut menggunakan mekanisme pasar, yakni mencakup komersial, transaksi, dan peran pemerintah.
"Pemerintah masuk ke segmen yang mekanisme pasar enggak jalan. Bagi yang sudah punya daya beli di atas 15 juta misalnya penghasilannya per bulan, mereka bisa ke bank cari financing," katanya.
Anies menyebut, keterisian rumah DP Nol Rupiah mencapai 95 persen.
Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan keterisian apartemen sebesar 70 persen.
"Jadi DP 0 itu 95 persen, yang bikin apartemen rumah biasa itu baru 70 persen. Artinya kita memang memiliki demand yang tinggi," ujarnya.
"Dan kalau lihat data lebih dari 55 ribu yg mendaftar untuk ikut program DP 0. Jadi DP 0 ini sebuah skema yang menarik bagi swasta, workable," sambungnya.
Lebih lanjut, politikus non partai politik itu menyebut, pihaknya berusaha membantu masyarakat dari berbagai segmen untuk memiliki hunian di Jakarta.
Sebab, ia ingin semua warganya dapat tinggal di rumah layak huni.
Bahkan, Pemprov DKI Jakarta tidak mengutip wajib Pajak Bumi dan Bangunan dari hunian yang memiliki nilai jual objek pajak di bawah Rp2 Miliar.
"Kita ingin ada rasa keadilan di kota ini. Di Jakarta ini, ada yg sudah tinggal di Jakarta dan rumahnya milik sendiri, dan ada yang di Jakarta, mereka sedang berharap punya rumah sendiri. Kita di Jakarta, ini tidak boleh hanya memikirkan yang sedang mencari rumah, tapi yang punya rumah sendiri, tidak kita pikirkan," tukasnya.
Sumber: wartakota
