WANHEARTNEWS.COM - Hacker dengan nama Bjorka yang belakangan menyedot perhatian publik lantaran aksinya yang membocorkan data pribadi Presiden Joko Widodo hingga para menterinya menunjukan proteksi data pribadi di Indonesia lemah.
Menurut anggota komisi I DPR RI, Fadli Zon, peristiwa bocornya data pribadi bukan kali pertama, namun kali ini ia menilai titik lemah kementerian terkait sangat terlihat ketika tidak bisa menjalankan tupoksinya dalam mengawasi data pribadi masyarakat Indonesia.
“Kalau saya lihat hacker inikan individual atau suatu kelompok tapi bisa meretas institusi negara atau pimpinan dari negara yang penting itu menunjukkan bahwa tidak ada proteksi terhadap data kita, dan ini ada suatu kelemahan di dalam lembaga instutusi terkait yang harusnya bertanggung jawab terhadap proteksi terhadap keamanan siber kita,” kata Fadli Zon kepada wartawan di Jakarta, Senin (12/9).
Legislator dari Fraksi Gerindra ini menambahkan, dengan adanya peristiwa ini Kementerian Komunikasi dan Iformatika perlu bertanggungjawab, sehingga keamanan siber di Indonesia dapat terjamin dengan baik.
“Dalam hal ini memang argumentasinya bisa saja dari UU PDP (perlindungan data pribadi) yang sekarang ini sedang difinalisasi oleh komisi I bersama pemerintah. Tetapi harusnya juga ada institusi seperti Kominfo dan BSSN yang bertanggung jawab terhadap keamanan siber, karena itu data kelihatan yang menurut informasi berseliweran di dark web dibongkar sedemikian rupa,” ucapnya.
Data pribadi masyarakat, kata Fadli Zon, bisa disalahgunakan oleh orang yang melakukan peretasan tersebut, lantaran sistem keamana siber di Indonesia mudah diretas oleh para hacker.
Menurutnya, hal ini merupakan hal yang sangat serius karena menyangkut masalah harga diri bangsa. Dia menyinggung soal Mentri Johnny yang tidak menggunakan nomor Indonesia malah menggunakan nomor Amerika Serikat seolah-olah di Indonesia tidak aman.
“Bagaimana, punyanya Menkominfo saja saya lihat kan saya ada nomornya ganti nomor kalau tidak salah sekarang ganti nomor pake nomor Amerika malah +1 gitu kan artinya tidak ada kepeceryaan juga kalau kita pakai +62 kan ini kalau Kominfo saja pakai nomor Amerika bagaimana rakyat? kan tidak ada kepercayaan terhadap nomor kita yang ada di dalam negeri,” tutupnya.
Sumber: RMOL
