WANHEARTNEWS.COM - Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dijanjikan perintah sebagai kompensasi bagi masyarakat miskin bukanlah kebijakan yang tepat. Karena hanya bersifat "pereda sakit".
Demikian penilaian Ketua Majelis Pertimbangan Daerah Kota Bandung, Khairullah, menanggapi kebijakan pemerintah memberikan BLT sebagai buntut dari kenaikan harga BBM subsidi.
“BLT itu seperti aspirin, hanya pereda sakit sesaat dan tidak menyelesaikan hingga ke akar permasalahan,” ujar Khairullah usai unjuk rasa menolak kenaikan BBM bersubsidi di seputar Cikapayang, Kota Bandung, Sabtu (10/9).
Menurutnya, saat ini kondisi perekonomian masayarakat sudah sangat payah setelah diterpa pandemi Covid-19 dalam dua tahun belakangan. Di mana jumlah pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam.
Sehingga pemerintah seyogianya mengutamakan penguatan ketahanan ekonomi keluarga dan membuka lapangan pekerjaan. Bukannya malah menambah beban masyarakat.
“Saat daya beli baru mau pilih malah dihantam lagi sama kenaikan harga BBM. Kan pasti efek bakal ke mana-mana,” kata Khairullah.
Menurutnya, akan lebih baik jika pemerintah menjaga momentum mulai pulihnya ekonomi masyarakat pascapandemi daripada menimbulkan masalah baru yang lebih besar.
“Harusnya pemerintah paling tidak menahan diri untuk tidak menaikkan harga BBM,” terang Khairullah, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.
Tak hanya itu, politikus PKS ini juga mendorong pemerintah membuat kebijakan yang bisa jadi solusi jangka panjang.
”Pemerintah harus membuat lebih banyak inovasi baru dalam manajemen anggaran maupun dalam menghidupkan sektor industri di luar migas,” sebut Khairullah.
Ia menambahkan, pemerintah harus segera menghilangkan penyakit akut yang membuat negara banyak dirugikan.
“Kita ekspor minyak mentah ke Singapura kemudian kita beli BBM dari sana juga. Padahal kan bahan mentahnya adalah minyak yang kita ekspor ke Singapura. Harusnya pemerintah jangan mau dikadalin sama para mafia. Aded value minyak bumi harusnya lebih banyak di peroleh Indonesia bukan Singapura,” pungkasnya.
Sumber: RMOL
