WANHEARTNEWS.COM - Bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah seiring kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bukan solusi untuk menekan kesulitan rakyat kecil.
Terlebih, bantuan tersebut hanya untuk enam bulan ke depan. Sementara kenaikan BBM bisa berkelanjutan. Belum lagi, dara penerima bansos masih jadi pekerjaan rumah (PR) besar pemerintah, sehingga berpotensi tidak tepat sasaran.
Demikian disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Diah Nurwitasari dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (10/9).
“Bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada sekelompok masyarakat juga masih terkendala pada data penerima. Data tersebut masih belum tersinkronisasi, yang belum bisa memisahkan masyarakat mana yang berhak menerima," tegas Diah.
Menurut politisi PKS ini, dampak panjang kenaikan BBM bersubsidi tidak dapat dijawab hanya dengan pemberian bansos selama beberapa bulan. Sedangkan dampak kenaikan BBM akan lebih panjang, sehingga solusi tersebut tidak komprehensif.
Diah juga menyindir slogan HUT ke-77 RI, "Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat" yang hanya slogan tanpa makna. Kenaikan harga BBM justru akan bertolak belakang dengan slogan tersebut.
Saat mengikuti rapat kerja Komisi VII dengan Menteri ESDM, Kamis lalu, legislator dapil Jawa Barat II ini berharap pemerintah menganulir kebijakan kenaikan BBM ini. Pemerintah, kata Diah, masih bisa mendengar suara rakyat yang sedang kesusahan.
“Kami percaya pemerintah memiliki hati nurani untuk mendengarkan suara masyarakat dan memutuskan sebuah kebijakan yang meringankan dan berpihak kepada masyarakat," pungkasnya
Sumber: RMOL
