WANHEARTNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD buka suara perihal tudingan potensi kecurangan pemilu 2024 yang dilontarkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mahfud MD berpandangan, ada atau tidaknya tudingan dari SBY atau pihak lain, kecurangan dalam proses pemilu pasti terjadi.
”Ada atau tidak adanya tudingan dari Pak SBY, Pemilu pasti diwarnai kecurangan,” ujar Mahfud saat dihubungi, Kamis (22/9).
Mahfud yang pernah menjabat sebagai Ketua MK mengaku kerap menangani gugatan terkait pelanggaran termasuk kecurangan dalam Pemilu.
Tak hanya berpotensi terjadi pada gelaran Pemilu 2024 mendatang, kecurangan pemilu disebut Mahfud sudah terjadi pada saat SBY masih berkuasa. Hanya saja kecurangan yang terjadi tak melibatkan pemerintah di dalamnya.
”Pada zaman Pak SBY juga banyak kecurangan. Sebagai hakim MK ketika itu saya tahu itu, tapi kecurangan yang terjadi bukan kecurangan yang dilakukan Pemerintah terhadap parpol, melainkan kecurangan antarpendukung parpol sebagai kontestan Pemilu,” ucap Mahfud.
”Lah, buktinya mereka menggugat ke MK atas hasil perolehan suara yang diperoleh partai lain. Bahkan ada juga yang menggugat karena merasa dicurangi oleh sesama anggota partai,” lanjut dia.
Karenanya, ia menyebut kecurangan pemilu sebagai keniscayaan yang yang mewarnai pesta demokrasi. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran seluruh pihak. Tak hanya penyelenggara, tetapi juga peserta pemilu dalam mewujudkan pemilu yang berdasarkan pada asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (luber jurdil).
”Jadi beda dengan zaman Orde Baru, dulu curangnya vertikal dilakukan oleh penguasa, sekarang curangnya horizontal terjadi antarkelompok rakyat yang sama-sama ikut pemilu,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan kritik atas potensi kecurangan dalam gelaran Pemilu mendatang. Hal itu disampaikan dalam agenda tertutup Rapimnas Demokrat pada Kamis (15/9).
SBY bahkan mengungkapkan kondisi itu memaksanya untuk harus 'turun gunung' dalam menghadapi Pemilu 2024, sebab ia mengetahui ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa berlangsung tidak jujur dan tidak adil.
"Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka 2 pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri. Bersama koalisi tentunya," kata SBY.
Sumber: kumparan
