WANHEARTNEWS.COM - Relawan Kornas Jokowi menilai pemerintah tidak peka terhadap masalah masyarakat ketika menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Para pendukung Jokowi saat Pemilu itu pun meminta pemerintah kembali mengkaji ulang subsidi BBM yang dicabut tersebut karena dianggap tak prorakyat.
Ketua Umum Kornas-Jokowi, Abdul Havid Permana mengatakan pencabutan subsidi BBM itu akibat pemerintah gagal memprediksi haega minyak dunia.
"Pemerintah juga tidak memikirkan dampak kenaikan harga-harga komoditi dan tarif transportasi umum," kata Abdul Havid dalam keterangannya, Senin (5/9/2022). A
Havid menjelaskan tarif transportasi bakal mengalami kenaikan menyusul BBM subsidi dicabut.
Dia mengatakan dampak terbesar kenaikan BBM ialah rakyat menengah ke bawah. "Umumnya, pengguna Ojol (ojek online) dan angkot, kan rakyat kecil yang terkena imbasnya," tambahnya.
Selain itu, Havid menilai pemerintah bertanggung jawab dalam hal subsidi sehingga perlu mengkaji ulang kenaikan BBM. Sebab, dia menuturkan pemasukan negara salah satunya berasal dari pajak dari rakyat.
"Subsidi negara ke rakyat sudah jadi kewajiban pemerintah memikirkan itu. Jadi, sudah kewajiban negara memikirkan itu, termasuk subsidi BBM," jelasnya.
Menurut Abdul Havid, pemerintah seharusnya bisa bergerak mencari jalan keluar selain mencabut subsidi BBM, seperti memberantas mafia.
Dia mengatakan mafia di Indonesia menjamur sehingga menjadi beban negara, seperti mafia tambang, minyak, tanah, judi, barkoba, dan lainnya.
"Pemerintah gagal memberantas para mafia hingga ke akar-akarnya. Selain gagalnya berantas mafia, pemerintah pun belum optimal menyita aset-aset para koruptor yang hartanya masih puluhan bahkan ratusan triliunan rupiah," imbuhnya.
Sumber: tvOne
