WANHEARTNEWS.COM - Kantor Staf Presiden (KSP), mengirimkan perwakilannya guna menemui para massa aksi demonstrasi menolak kenaikan BBM di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2022).
Pantauan tvOnenews.com di lokasi, terlihat Tenaga Ahli KSP, Abraham Wirotomo menemui massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), dan naik ke mobil komando guna menjelaskan alasan pemerintah menaikan harga BBM.
"Teman-teman mahasiswa, saya ditugaskan untuk mendengarkan aspirasi teman-teman," ujar Abraham di atas mobil komando, Kamis (15/9/2022).
Dia menjelaskan, pada tahun 2021 lalu anggaran subsidi BBM yang digelontorkan sebanyak Rp 188 Triliun. "Namun, tahun ini atau 2022, anggaran naik menjadi Rp 502 Triliun. Kenapa naik? Teman-teman mahasiswa punya handphone bisa google buka laporan dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)," papar dia.
Sontak penjelasan dari Abraham Wirotomo disambut sorakan mahasiswa yang tak terima atas penjelasan Tenaga Ahli KSP itu. "Turun turun.. kebanyakan narasi nggak ada aksi, suruh turuun," kata mahasiswa.
Kemudian, peserta unjuk rasa dari mahasiswa meminta Abraham Wirotomo untuk menerima isi tuntutan yang dibawakan para demonstran. Peserta unjuk rasa meminta isi tuntutan itu untuk disampaikan secara langsung untuk Presiden Joko Widodo.
Adapun, Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Muhammad Yuza Augusti mengatakan, aksi demonstrasi ini merupakan kelanjutan dari aksi unjuk rasa yang sudah digelar sebelumnya pada 8 September 2022.
Kala itu, BEM SI mengultimatum pemerintah untuk memenuhi tuntutan aksi terkait dengan pencabutan keputusan kenaikan harga BBM. "Aliansi BEM SI memberikan ultimatum kepada pihak Pemerintah selama 7x24 jam di mulai sejak tanggal 8 September 2022 untuk memenuhi tuntutan," kata Yuza, Kamis (15/9/2022).
"Jika tidak dipenuhi, maka aliansi BEM SI akan kembali turun aksi dengan massa lebih banyak lagi," sambung dia. Adapun tiga poin tuntutan yang disuarakan oleh BEM SI, sebagai berikut:
1. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk mencabut keputusan terkait kenaikan BBM.
2. Menuntut dan mendesak pemerintah menunda proyek strategis nasional yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat dan mengalihkan anggaran ke subsidi BBM.
3. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk menerapkan regulasi pemakaian BBM bersubsidi secara tegas.
Sumber: tvOne
