Oleh: Bennie Akbar Fatah (BAFA)
OPINI-Sangat luar biasa dihadapan kita terbentang lebar akan ada para pemimpin daerah dari Gubernur, Bupati, Walikota dst yang akan berakhir dan proses penggantian akan dilakukan oleh DPRD , Mendagri dan presiden.
Semuanya pada saat mereka mendapat jabatan tersebut tidak ada kaitan atau Saham oleh DPRD dll seperti yang mereka buat saat siapkan penggantinya dan sangat terasa BENAR!
Jabatan diberikan oleh Pemilih (rakyat) sebagai Amanah dan HARUS kalau tidak mau disebut wajib dikembalikan kepada Pemilih (rakyat) tanpa harus meninggalkan Tugas dan Tanggung Jawab sampai ada pengganti yang dipilih rakyat, sampai timbang terima jabatan.
Ini tentu presiden diberi hak mengangkat para Pimpinan Daerah, seperti mengebiri hak orang lain yang sangat mendasar!!!!
Tidak salah DPRD mengumumkan berakhir jabatan Pimpinan Daerah tapi tidak benar kalau kebablasan ikut atau sangat berperan atas Penggantinya. Adapun Dalil menurut mereka pakai peraturan atau UU, tapi tak boleh menikung hak pemilih (rakyat) untuk buat aturan sendiri!!!
Akan terjadi pembiaran yang patut kita kritisi, MARI KITA SEMARAKKAN UNTUK HIDUP BAIK – BENAR UNTUK SALING MENGHORMATI!!!
Secara khusus nanti yang tidak kalah pentingnya kita bahas adalah tentang IKN.
