WANHEARTNEWS.COM - Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth turut angkat bicara soal masa kerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Gubernur Anies Baswedan. Ia menyatakan tim itu seharusnya bakal lengser seiring dengan habisnya masa jabatan Anies.
"Sewajarnya masa kerja TGUPP otomatis berakhir saat Pak Anies tidak menjabat sebagai Gubernur DKI lagi, karena fungsi, tugas dan keberadaan mereka melekat kepada Anies," ujar Kenneth melalui keterangannya, Senin (19/9/2022).
Kenneth pun mendukung pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang meminta agar TGUPP dihilangkan. Sebab, ia menyatakan TGUPP memang tidak ada manfaatnya sama sekali bagi pembangunan di Jakarta.
"Saya sangat mendukung sekali pernyataan ketua DPRD DKI yang meminta supaya TGUPP dihilangkan, karena kenyataannya memang sangat membebani APBD. Bubarkan sajalah, memang nggak ada manfaatnya dan nggak ada prestasinya sama sekali,"ungkapnya
Kenneth menilai keberadaan TGUPP dimassa kepemimpinan Anies sangat tidak bermanfaat serta menjadi beban dan menghambur-hamburkan uang rakyat. Apalagi gaji operasional mereka menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.
"TGUPP ini memakai anggaran yang sangat besar tetapi minim prestasi kerjanya, yang patut masyarakat ketahui bahwa uang gaji dan operasional TGUPP," ucap Kenneth
"Ini murni memakai APBD yang notabene adalah uang rakyat, kalau cara kerjanya seperti ini yah sama saja uang rakyat dibuat main main,"imbuhnya
Sebelumnya, menurut Prasetio TGUPP Anies tidaklah efektif. Sebab, sejauh ini kinerja tim khusus itu tidak dapat mendongkrak kinerja Gubernur.
"Dibentuknya TGUPP itu kan bertujuan mengakselerasi supaya program SKPD sesuai visi RPJMD. Tapi, di sana, juga enggak banyak yang tercapai," ujar Prasetio kepada wartawan, Kamis (27/5/2021).
Seharusnya, kata Prasetio, TGUPP Anies bisa bekerja untuk mewujudkan rancangan kerja. Namun, pada kenyataannya, capaiannya masih dipertanyakan.
"Kita lihat saja, berapa banyak (program yang terakselerasi)? Artinya, TGUPP enggak efektif, yang ada justru jadi mudarat karena anggaran yang seharusnya produktif untuk mensejahterakan rakyat, dipakai untuk mereka," tuturnya.
Ia pun menyinggung sejumlah program kampanye Anies yang belum juga tercapai sepenuhnya. Misalnya program rumah DP Rp 0 dan pembangunan berkelanjutan lainnya.
"Kita lihat saja kinerja capaian Anies pada 2018 dan 2019, ketika kondisi normal, belum pandemi. Berapa banyak program yang terealisasi? Mana normalisasi, jalan enggak? Mana target rusunawa DP Rp 0? Dari target rencana pembangunan, yang tercapai berapa? Ini, kan, menunjukkan bahwasanya program nggak jalan," ucapnya.
Sumber: suara
