WANHEARTNEWS.COM - Isu ijazah palsu yang menyerang Presiden Joko Widodo dianggap sebagai upaya pihak-pihak tertentu yang ingin menumpang populer. Hal-hal seperti itu diprediksi akan terus bermunculan menjelang tahun politik 2024.
"Saya kira tahun politik itu orang-orang yang ingin populer banyak jenisnya. Akan tetapi, tuduhan terhadap Presiden terkait dengan ijazah palsu, itu wong gendeng (orang gila)," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, di Solo, Kamis (13/10) .
Lebih lanjut, legislator PDI Perjuangan itu membeberkan sulitnya mendaftar jadi mahasiswa melalui Sipenmaru, lalu jadi calon anggota DPR hingga bupati yang pasti harus melalui berbagai jenis verifikasi. Baik administrasi maupun faktual.
Nah, untuk bisa lolos verifikasi, ucap Aria Bima, ada banyak tahapan yang harus dilalui. Mulai dari dicek pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
Ia pun mencontohkan dirinya yang sudah empat kali menjadi anggota DPR, dan tetap menjalani verifikasi berulang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
Terkait dengan hal itu, Aria pun meminta agar pihak yang melontarkan tuduhan tersebut segera diproses secara hukum.
"Yang bersangkutan dipanggil saja, itu kan menyalahi undang-undang. Memang menyampaikan kebebasan itu perlu, menyampaikan pendapat itu penting, tetapi yang sifatnya mendewasakan demokrasi," tandasnya.
Sumber: RMOL
