WANHEARTNEWS.COM - Penilaian Bawaslu bahwa safari Anies Baswedan ke sejumlah daerah dinilai tidak etis karena terkesan curi start kampanye disambut dengan sentilan dari PDI Perjuangan.
Secara khusus, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menganalogikan hal ini seperti ujian di mana siswanya sudah mulai mengerjakan padahal soalnya belum dibagikan.
"Bisa dibayangkan di perguruan tinggi kalau ada ujian, lalu ada mahasiswa yang mengerjakan ujian dulu, sementara yang lain belum dapat soal ujian," kata Hasto, di Jakarta, Minggu (18/12).
Sehingga Hasto memandang wajar ketika Bawaslu menilai kegiatan Anies terkesan tak etis.
"Ketika Bawaslu merekomendasikan itu sebagai pelanggaran etis, maka dengan kategori pelanggaran etis itu justru sesuatu hal yang sifatnya menjadi sangat gamblang. Karena menyangkut etika bagi seorang pemimpin, tanggung jawab sebagai pemimpin," tutur Hasto.
Lebih jauh, Hasto melihat kasus Anies tersebut harus menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Dia berharap semua pihak berkomitmen mengikuti aturan main yang berlaku.
Sebelumnya, Bawaslu RI memutuskan untuk tidak melanjutkan laporan dugaan Anies Baswedan melakukan kampanye saat mengunjungi Aceh beberapa waktu lalu. Meski begitu, Bawaslu menilai kegiatan Anies terkesan tak etis, karena akan dianggap safari politik sejak dini.
"Walaupun laporan pelapor tidak memenuhi syarat materiil, namun ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan AB (Anies Baswedan) dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis, sebab telah melakukan aktivitas kampanye terselubung, dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon Presiden dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang," jelas anggota Bawaslu RI, Puadi, di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Kamis kemarin (15/12).
Apalagi, lanjut Puadi, publik telah mengetahui kalau Anies merupakan bakal capres yang diusung oleh partai Nasdem. Sehingga, wajar saja jika aktivitas yang dilakukan oleh Anies akan dipandang sebagai aktivitas kampanye.
"Publik telah mengetahui bahwa Anies Baswaden merupakan bakal calon presiden yang akan diusung oleh gabungan partai tertentu, sehingga aktivitas safari politiknya dapat saja dimaknai sebagai aktivitas mengkampanyekan atau setidaknya mensosialisasikan dirinya sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024, terutama dalam rangka meningkatkan elaktabilitasnya nanti di Pemilu 2024," jelas Puadi.
Sumber: rmol
