WANHEARTNEWS.COM - Pengamat politik sekaligus pakar hukum tata negara Refly Harun menilai penunjukan 88 penjabat kepala daerah yang dilakukan oleh pemerintah Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal terkait pemilu yang tidak demokratis.
Refly mengatakan sinyal tersebut terlihat dari penunjukan langsung penjabat daerah oleh pemerintah pusat tidak melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
"Dari awal memang terlihat ada design untuk mengarahkan pemilu tidak demokratis," ujar Refly dikutip dari akun YouTube Refly Harun, dikutip Minggu (11/12/2022).
Selain itu, desain tersebut juga terlihat dari Penjabat Gubernur DKI yang menghadiri acara relawan Jokowi di stadion Gelora Bung Karno (GBK).
Menurutnya, tindakan heru tersebut ia tak dapat mengungkiri bahwa kedepannya juga akan terjadi hal serupa di kepala daerah lainnya.
"Jelas-jelas tidak demokratis, nanti pasti terlibat lihat saja budi heru hadir di GBK padahal apa urusanya dia, GBK bukan tanggung jawab dia tapi tanggung jawab sekretariat negara, baik perizinan maupun keamanan ya tanggung jawab pemerintah pusat, yang kedua dia adalah ASN," ucapnya
Menurutnya, kehadiran daripada Heru Budi di acara tersebut menjadi sebuat tanda tanya besar. Pasalnya heru merupakan bukan pejuabat politik dan harusnya kamu tidak tidak hadir dalam pertemuan-pertemuan politik seperti itu. Baca Juga: Singgung Penundaan Pemilu, Bamsoet Disamakan dengan Harmoko di Era Orde Baru
"Ada yang mengatakan apa bedanya dengan dia melihat banjir, loh banjir itu bukan peristiwa politik, kalau GBK kemarin itu peristiwa politik. Malah kalau dia datang 212 tidak masalah karena tidak ada yang namanya politikal statement tapi GBK kan ada untuk mendukung sosok tertentu yang beruban dan berkerut mukanya bicara tentang dukung mendukung secara terang2an lalu kalau kita kaitkan itu dengan agenda, jadi agendanya justru dikhawatirkan akan memenangkan siapapun yang diendorse kekuasaan," tutupnya.
Sumber: wartaekonomi.
