WANHEARTNEWS.COM - Meski menuai banjir kritik, rencana pemerintah melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton untuk menambah stok cadangan beras pemerintah (CBP), kini sudah terealisasi.
Jumat kemarin, 16 Desember 2022, sebanyak 5.000 ton beras impor dari Vietnam masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok.
Perum Bulog menyebutkan kalau beras impor itu dibeli dengan harga Rp 8.800 per kilogram. Sehingga, total biaya importasi ini diperkirakan mencapai Rp 4,4 triliun.
Adapun importasi beras akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah menargetkan kedatangan beras impor sebanyak 200 ribu ton hingga akhir Desember 2022.
Pada tahap pertama, Indonesia mengimpor beras dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan. Selanjutnya, pada Januari hingga Februari 2022, pemerintah kembali mengimpor beras sampai 300 ribu ton dari Vietnam dan Thailand.
Janji Jokowi tolak impor beras
Selama masa dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah sudah mengimpor beras dalam beberapa kali.
Di sisi lain, Jokowi sendiri menegaskan janjinya dalam beberapa kesempatan saat kampanye Pilpres untuk menolak impor beras karena dianggap menyengsarakan petani lokal. Ia bilang, swasembada beras adalah keharusan.
Saat masih calon presiden di 2014, Joko Widodo tegas mengaku akan menghentikan kebijakan impor pangan jika ia terpilih menjadi presiden 2014 bersama wakilnya, M Jusuf Kalla.
Menurut Jokowi, Indonesia yang memiliki kekayaan alam berlimpah dengan tanah yang subur ini seharusnya jadi negara pengekspor.
"Kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya kok," kata Jokowi di Gedung Pertemuan Assakinah, Cianjur, Jawa Barat, seperti diberitakan Kompas.com pada 2 Juli 2014.
Menurut Jokowi, pemerintah harus menghentikan impor untuk memicu agar para petani lebih semangat melakukan produksi. Jokowi pun memuji beras Cianjur yang pulen dan wangi.
"Bayangkan, kita jerih payah produksi, eh ada impor. Kejadian itu yang membuat kita malas berproduksi. Oleh sebab itu, petani harus dimuliakan," tegas Jokowi dengan yakin kala itu.
Jokowi heran RI impor beras
Masih saat suasana Pilpres 2014 tersebut, Jokowi juga mengaku merasa heran dengan kenyataan yang terjadi. Jokowi saat itu mempertanyakan alasan Indonesia harus melakukan impor.
Ia yang saat itu berstatus Gubernur DKI Jakarta nonaktif ini menduga adanya mafia daging, mafia beras, hingga mafia minyak yang membuat pemerintah harus melakukan impor.
"Saya enggak ngerti sebabnya. Ada yang tahu sebabnya apa?" tanya Jokowi.
"Bocor, bocor," jawab warga Cianjur kompak kala itu.
Istilah bocor sendiri biasa dilontarkan pesaing Jokowi di Pilpres 2014, Prabowo Subianto (kini Menteri Pertahanan), untuk menyebut olah oknum yang bermain dalam kebijakan pemerintah demi keuntungan pribadi.
Menurut Jokowi, jika pemerintah memiliki niat, maka langkah untuk menghentikan impor bisa terlaksana. Ia pun kembali menegaskan, jika terpilih untuk memimpin bangsa Indonesia bersama Jusuf Kalla, ia akan menghentikan kebijakan impor.
Realisasi di periode pertama
Setelah menjabat Presiden RI, Jokowi juga berungkali menegaskan komitmennya untuk melakukan swasembada pangan. Bahkan, ia menargetkan Indonesia bisa swasembada padi, jagung, dan kedelai (pajale) hanya dalam waktu tiga tahun saja sejak 2014.
Ia juga tak akan segan memecat Menteri Pertanian bila target itu tak bisa dicapai. Kini sudah akhir tahun 2022, Menteri Pertanian juga sudah berganti, ketiga komoditas pangan utama Indonesia itu masih bergantung dari impor.
Pada tahun 2018 silam, pemerintahan Presiden Jokowi juga memutuskan untuk mengimpor beras sebanyak 1,8 juta ton. Impor dilakukan dalam beberapa tahap.
Persetujuan impor tahap I dan II telah keluar pada Februari dan Mei 2018. Impor dilakukan karena harga beras dikhawatirkan melonjak.
Saat itu Menteri Perdagangan dijabat oleh Enggartiato Lukita, Menko Ekonomi Darmin Nasution, sementara Menteri Pertanian yakni Amran Sulaiman.
Impor beras bahkan sempat jadi polemik nasional. Ini karena impor beras dilakukan saat Kementan mengeklaim data produksi beras nasional dianggap masih surplus.
Impor beras juga nyatanya masih berlanjut di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Cita-cita dan janji swasembada padi, jagung, dan kedelai, nyatanya masih sangat jauh dari realisasi.
Sumber: kompas
