Menko Polhukam, Mahfud MD mengungkapkan demokrasi di Indonesia adalah sebuah demokrasi uang atau transaksional. Hal ini ia sampaikan dalam Ceramah Tarawih Masjid Kampus UGM pada Ahad (2/4/2023).
“Saya bilang Indonesia itu demokrasi uang, mau jadi kepala daerah tidak ada yang tidak di biayai oleh cukong, sebagus apa pun ada yang biayai” dikutip dari kanal Youtube Masjid Kampus UGM pada Rabu (05/04/2023)
Menurut Mahfud MD, hal ini berimplikasi pada kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan sebagian orang saja.
“Ketika kepala daerah dipilih oleh cukong, dia diminta untuk membebaskan konsesi, pengeluaran izin, tender perusahaanya harus dimenangkan dan seterusnya-seterusnya” jelas Mahfud MD.
Hal ini menurut Mahfud MD sangat merugikan negara seperti banyak pertambangan liar, banyaknya Izin Usaha Pertambangan ganda.
Selain itu menurut Mahfud MD praktik demokrasi transaksional ini mengakibatkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menurun drastis dari 38 mejadi 34.
Mahfud MD juga mengeluhkan bahwa sekarang itu susah untuk mengajukan aspirasi-aspirasi yang baik bagi pembangunan hukum karena selalu terhambat di DPR, beliau membandingkan kinerja DPR saat ini dengan kinerja DPR sebelum-sebelumnya yang di nilai lebih baik dari sekarang.
Mahfud MD mengatakan hal-hal terkait demokrasi transaksional harus segera diperbaiki. Beliau menjelaskan bahwa ada beberapa langkah untuk memperbaikinya yaitu dimulai dengan pembenahan dan pemugaraan partai politik dari awal rekruitmen kader.(*)
Sumber: hajinews
Foto: Mahfud MD (foto istimewa)
