MAKJLEB! Orang PDIP Sebut SBY Harus Netral di Pilpres, Kader PKB: Mestinya Sampaikan Itu ke Presiden Jokowi -->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

MAKJLEB! Orang PDIP Sebut SBY Harus Netral di Pilpres, Kader PKB: Mestinya Sampaikan Itu ke Presiden Jokowi

Rabu, 26 April 2023 | April 26, 2023 WIB | 0 Views Last Updated 2023-04-26T07:41:02Z

WANHEARTNEWS.COM - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Umar Hasibuan menyoroti Politisi senior PDI Perjuangan (PDIP) Pramono Anung yang pernah meminta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tetap netral dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Hal tersebut di tanggapi Umar Hasibuan melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Umar Hasibuan menegaskan bahwa seharusnya pernyataan itu ditujukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Umar Hasibuan juga menyinggung jika pada SBY memihak ke Prabowo Subianto, Jokowi tak mungkin jadi presiden dua periode.

"Mustinya anda sampaikan itu ke presiden jokowi supaya netral. Kalau SBY mau waktu beliau presiden memihak prabowo mungkin jokowi gak akan jadi presiden tapi beliau netral. SBY itu negarawan ulung," ujar Umar Hasibuan dikutip WE NewsWorthy dari akun Twitter pribadi miliknya, Rabu (26/4).

Sementara itu, Pranowo yang juga Wakil Ketua DPR mengatakan Presiden bertugas sebagai kepala negara dan pemerintahan, sehingga menjaga keamanan bangsa serta negara. Karena itu dia menilai pelaksanaan Pilpres 2014 menjadi pertaruhan bagi seluruh rakya Indonesia untuk bisa tercapai keamanan dan kenyamanan.

"Kita punya pengalaman Pemilu Presiden secara langsung di 2004 dan 2009 yang semuanya berjalan baik," ujarnya.

Saat itu, ia pun menegaskan bahwa SBY harus bertindak adil dan netral dalam Pilpres 2014 meskipun partainya (Partai Demokrat) memberi dukungan pada salah satu pasangan capres-cawapres.

Selain itu menurut dia, SBY harus memastikan netralitas TNI dan Polri dalam Pilpres karena netralitas tidak bisa ditawar.

"Netralitas TNI dan Polri adalah harga mari. Ketika TNI dan Polri 'main-main' dengan netralitas maka rusak demokrasi Indonesia," tegasnya.

Menurut dia, apabila ada anggota TNI dan Polri yang terlibat politik praktis maka atasannya harus memberikan sanksi tegas. Dalam hal tersebut menurut dia, Presiden pun harus tegas, jangan seolah-olah tidak terjadi sesuatu.

Sumber: newsworthy
×
Berita Terbaru Update
close