WANHEARTNEWS.COM - Keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk langsung mengucurkan dana pusat senilai Rp 800 miliar untuk perbaikan 15 ruas jalan rusak di Provinsi Lampung menuai sorotan dan kritik sejumlah ahli. Keputusan reaktif seperti ini dikhawatirkan akan terus melahirkan ketimpangan di daerah.
"Karena itu akan biasa pada orang-orang yang, pokoknya viral, medsos (media sosial) berperan, jangan-jangan yang tidak viral yang justru membutuhkan di daerah terpencil," kata Guru Besar di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM) Wahyudi Kumorotomo, saat dihubungi, Sabtu, 6 Mei 2023.
Misalnya, sebuah daerah yang mengalami banyak persoalan seperti masalah stunting dan harus lebih diprioritaskan secara infrastruktur. Akan tetapi karena tidak viral, kata Wahyudi, daerah ini luput dari perhatian pemerintah.
Wahyudi menyebut keputusan ini sebagai model kebijakan reaktif yang bisa mengakibatkan kecemburuan bagi daerah-daerah yang mungkin lebih para dari Lampung, yang dikunjungi Jokowi. Padahal, Wahyudi yakin Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sudah punya peta pengembangan infrastruktur.
"Kenapa enggak gunakan itu? Lalu direspons saja," kata Wahyudi. Kebijakan yang lahir pun dinilai bisa lebih objektif, bukan subjektif dengan mengandalkan berita-berita yang viral di media sosial. Maka, pemerintah pun dinilai bisa membuat cara-cara yang lebih sistematif dalam memutuskan kebijakan.
Sumber: tempo
