WANHEARTNEWS.COM - Pernyataan Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, yang mengklaim masyarakat Tionghoa akan mendukung calon presiden yang dijagokan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan bentuk politik identitas yang nyata.
Demikian disampaikan mantan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin, dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat (19/5).
“Pernyataan itu bentuk politik identitas yang nyata, mengedepankan identitas etnik,” tegas Din.
Meski begitu, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menilai bahwa pernyataan Hary Tanoe sah-sah saja. “Tapi tidak dalam bentuk monopolistik dan manipulatif,” katanya.
Din juga berpendapat, jika benar semua warga keturunan Tionghoa (etnisetis Tionghoa) memilih Capres dukungan Jokowi, maka itu membenarkan dugaan adanya kelompok oligarki (dari Etnik Tionghoa) di balik Presiden Jokowi.
“Dan membela kepentingan politik-ekonomi tertentu, serta menghalangi kelompok lain yang ditentang (tidak disukai) oleh Presiden Jokowi,” tuturnya.
Sebaliknya, kata Din Syamsuddin, jika klaim Hary Tanoe itu tidak benar, karena ada pihak dari etnik Tionghoa, seperti Jusuf Hamka yang justru mempertanyakan klaim Hary Tanoe, maka pernyataan itu dapat dikatakan bersifat manipulatif.
di sisi lain, Din Syamsuddin menilai pernyataan Hary Tanoe bertendensi memecah belah bangsa atas dasar ras dan etnik.
“Maka, di mana posisi Perindo yang dipimpinnya. Jangan-jangan partai itu hanya politik kamuflase,” pungkasnya.
Seperti ramai diberitakan, Ketua Umum Partai Perindo yang sekaligus Pembina Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Hary Tanoesoedibjo, mengatakan, masyarakat Tionghoa akan mendukung Capres yang dijagokan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia bahkan mengklaim masyarakat Tionghoa selama ini mendukung semua kebijakan Jokowi. Sehingga mereka juga akan mendukung keputusan Jokowi tentang Capres di Pilpres 2024.
“PSMTI juga menegaskan, ingin sekali, siapapun nanti yang didukung Pak Jokowi, tentunya akan didukung juga oleh PSMTI," kata Hary Tanoe, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/5).
Sumber: RMOL
