WANHEARTNEWS.COM - Setelah mengumpulkan ketua umum partai politik koalisi pemerintah, giliran purnawirawan TNI diundang Presiden Joko Widodo dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/5).
Ketua Umum DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar bersama Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI-AD (PPAD) Letjen TNI (Purn) Doni Monardo, Ketua Umum (Ketum) Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) Laksamana TNI (Purn) Siwi Sukma Adji, dan ketua umum PPAU Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto, serta undangan lainnya.
Kata Agum Gumelar, dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi memberikan arahan tentang bagaimana upaya agar Pemilu 2024 itu bisa berjalan dengan lebih lancar, lebih aman, dibandingkan tahun 2019.
Soal pertemuan itu, pakar hukum tata negara Refly Harun mempertanyakan, apa hal mendesak Jokowi mengundang para purnawirawan ke Istana.
"Lagi-lagi Jokowi bicara tentang Pemilu, dan kali ini dia kumpulkan purnawirawan, pertanyaannya what's for?" kata Refly dalam video di kanal Youtube miliknya.
Refly meragukan, undangan Jokowi pada para purnawirawan itu sekadar kumpul biasa. Menurutnya, perlu diuraikan gamblang apakah turut dibahas soal preferensi calon presiden utamanya, dalam pertemuan itu.
"Kira-kira presiden preferensi calon tertentu nggak? Atau misalnya purnawirawan yang datang itu pakai preferensi tertentu nggak?" katanya.
Pertanyaan itu, kata Refly lagi, perlu dijelaskan karena ternyata tidak semua purnawirawan diundang. Seperti mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang kritis pada pemerintah, tidak ada dalam pertemuan itu.
"Misalnya mengapa Gatot Nurmantyo yang jelas mantan Panglima TNI tidak diundang," tandasnya.
Sumber: RMOL
