Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak warga Singapura untuk tinggal di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Terlebih, kata Jokowi, saat ini harga rumah di Singapura sedang melambung tinggi.
Hal ini disampaikan Jokowi saat berpidato di Ecosperity Week 2023, Singapura, Rabu (6/7/2023). Pertemuan itu dihadiri oleh kalangan investor, akademisi, hingga pemerintah.
"Saya tahu, harga rumah di sini akhir-akhir ini sangat tinggi. Mungkin tinggal di Nusantara bisa menjadi pilihan," kata Jokowi sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden.
Jokowi mengatakan IKN Nusantara akan dibangun dengan konsep kota pintar dan kota hijau dengan 65 persen hutan. IKN juga akan menjadi kota netral karbon pertama di Indonesia, dengan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan kelas dunia.
"Nusantara akan jadi kota yang nyaman untuk ditinggali dan berbisnis," ujar Jokowi.
Jokowi menyampaikan pembangunan IKN saat ini sedang berjalan. Menurut dia, infrastruktur dasar dan pusat pemerintahan akan rampung pada tahun depan dengan menggunakan anggaran nasional.
"Dan untuk sektor swasta di fase awal, kami telah menyiapkan 300 paket investasi dengan nilai total USD2,6 miliar dalam berbagai bidang, perumahan, transportasi, energi, teknologi, dan lainnya," jelas Jokowi.
Di sisi lain, dia menuturkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Sehingga, tidak sulit memindahkan masyarakat ke IKN.
"Lalu, ada pertanyaan tentang level populasi minimal. Jangan khawatir, Indonesia memiliki populasi terbesar keempat, karena tidak akan susah untuk memenuhi kota kelas dunia," kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi memastikan pemerintah menyiapkan insentif fiskal kepada para investor. Mulai dari tax holiday, non collected PPn, super deduction tax, hingga bea impor.
"Ada pertanyaan lain tentang insentif. Itu mudah, mudah. Saya juga sebelumnya pebisnis, jadi jangan khawatir," ujar Jokowi.
Sumber: liputan6
Foto: Presiden Jokowi saat berpidato di Ecosperity Week 2023, Singapura, Rabu (6/7/2023). (Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)
