.jpeg)
WANHEARTNEWS.COM - DPR RI mencurigai penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan yang diinisiasi oleh pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan didistribusikan oleh Perum Bulog ditunggangi oleh kepentingan politik.
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengaku mendapatkan informasi soal kecurigaan itu.
Sudin mengatakan, berdasarkan informasi yang dia terima dari beberapa daerah, penyaluran bansos ini ternyata banyak disalahgunakan dan ditunggangi oleh kepentingan politik.
"Di beberapa tempat ini dijadikan komoditi untuk kepentingan politik. Ini harus jelas," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (5/6/2023).
Untuk itu, Sudin meminta Bapanas dan Perum Bulog menjelaskan terkait persoalan dari penyaluran bansos pangan tersebut.
"Jangan sampai seperti itu. Terus pembagian telur juga harus jelas mekanismenya gimana bisa bekerja sama dengan BKKBN karena BKKBN pun membagikan telur juga untuk pencegahan stunting," ujar Sudin.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi pun menjelaskan, distribusi bansos pangan untuk beras dilakukan menggunakan data Kementerian Sosial (Kemensos) dan telur berdasarkan data dari BKKBN.
Sementara untuk penyalurannya, jelas Arief, disalurkan oleh Perum Bulog sesuai dengan alamat masing-masing penerima.
"Jadi Bulog ditugaskan by name by address, sudah ada sesuai dengan BKKBN untuk telur dan beras data Kemensos," kata Arief.
Namun Sudin kembali mempertanyakan alur pengambilan bansos, diambil langsung ke titik yang ditentukan oleh Bulog atau diantar langsung ke rumah masing-masing penerima.
"Kombinasi (dari keduanya, di titik Perum Bulog ataupun diantar langsung) dan sesuai dengan alamat. NIK tetap jadi dasar, PT Pos sebagai penyalur (ditugaskan Bulog) melihat pergerakan stok mulai dari Bulog, titik distribusi sampai penerima," jelas Arief.
Sementara itu, Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengatakan, distribusi bansos dilakukan secara kombinasi yakni melalui titik-titik terdekat yang ditentukan oleh PT Pos, dan atau diantarkan langsung ke rumah masing-masing penerima.
"Jadi itu kombinasi ada yang langsung datang ke rumahnya, ada yg di pool tempat kediaman tapi tetap sesuai NIK by name by address," jelas Buwas.
Untuk diketahui, Bapanas mendapatkan penugasan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyalurkan bantuan berupa beras kepada 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM), serta bantuan penanganan stunting dengan memberikan bantuan daging ayam dan telur kepada 1,4 juta keluarga rawan stunting (KRS).
"Ini juga merupakan upaya stabilisasi hulu ke hilir," pungkas Arief.
Risma Pernah Diperintah Salurkan Bansos Beras: Saya Tolak!
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku pernah diperintah untuk menjalankan bantuan sosial (bansos), dengan menyalurkan beras dan minyak goreng untuk rakyat yang membutuhkan. Hanya saja Risma menolak tegas.
"Saat saya dilantik Presiden, beliau sampaikan ke saya, Bu kalau bisa jangan berupa barang sudah, kita bantu saja uang," kata Risma dalam konferensi pers, Rabu (24/5/2023)
"Itu saya pegang sehingga saat ada perintah itu bukan dari pak Presiden untuk saya beri bansos beras 2021 itu saya tolak," tegasnya.
Penyaluran bansos dalam bentuk barang sangat berisiko. Baik dalam kepastian kuantitas, kualitas hingga kepastian bansos tersebut sampai langsung ke tangan orang yang berhak menerima. Hal tersebut juga rawan akan korupsi.
Berbeda halnya dengan uang. Tingkat risikonya lebih rendah sebab langsung diambil oleh penerima dengan jumlah yang sudah ditentukan.
"Saya tidak mau karena saya pegang perintah pak Presiden jangan bantu dalam bentuk barang tapi dalam bentuk uang," paparnya.
Maka dari itu bansos beras yang dikelola oleh Kemensos hanya terjadi di 2020 sebelum Risma menjadi Menteri.
Pada 2021 dan 2022, program bansos beras kembali ada, akan tetapi tidak melalui Kemensos.
Hal yang sama juga terjadi ketika ada permintaan bansos dalam bentuk minyak goreng.
"Saya pegang itu perintah Pak Presiden bahwa saya tidak mau barang jadi termasuk kemarin apa bantuan minyak goreng saya nggak mau bentuk barang. Saya mau uang," pungkasnya. [cnbc]
