WANHEARTNEWS.COM - Menko Polhukam Mahfud Md mengakui telah menugaskan mantan Wamenkumham Denny Indrayana menjaga bacapres Anies Baswedan agar demokrasi di Indonesia hidup. Mahfud menyinggung Denny yang selalu berteriak tentang penjegalan.
"Kan Denny itu, bilang ditugaskan oleh Pak Mahfud untuk menjaga Anies agar demokrasi hidup dan dia dapat tiket. Memang iya. Karena dia kan selalu menuduh pemerintah itu mau menjegal Anies. Menuduh juga ada upaya menggagalkan pemilu, memperpanjang, menunda Pemilu," kata Mahfud kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2023).
Mahfud mengatakan dirinya dan Denny berbagi tugas untuk mengawal demokrasi.
Mahfud mengaku siap melawan dari internal pemerintah jika ada yang berupaya mengganggu demokrasi.
"Kalau gitu bagi tugas, kamu saya tugaskan jaga Anies, agar demokrasi hidup dan tidak lagi menuduh pemerintah. Kan gitu, maksud saya. Agar tidak ganggu itu pemerintah. Kalau pemerintah ganggu, maka lawan dari dalam. Kalau ada oknum, pemerintah. Oknum ya. Ya bilang saya. Nah saya yang jaga Pemilunya. Jangan dituduh mau gagalkan pemilu," ujar Mahfud.
Mahfud mengatakan perihal berbagi tugas untuk mengawal Pemilu juga disampaikan kepada Presiden PKS Ahmad Syaikhu.
Barulah kemudian Mahfud menceritakan momen dirinya sempat ditawari menjadi cawapres pendamping Anies.
"Kepada Ketua PKS Pak Syaikhu waktu ke rumah bersama Al Muzammil kan beliau menjajaki untuk mencari cawapresnya Anies. Antara lain bertanya, Pak Mahfud bersedia nggak? Nggak," ujar Mahfud.
Mahfud menolak tawaran dari Syaikhu karena enggan merusak demokrasi. Dia tidak ingin koalisi pengusung Anies pecah.
"Saya bilang, karena di koalisi Bapak itu ada NasDem, Demokrat, dan PKS itu banyak ada yang calonnya dari partainya sendiri. Nanti kalau saya ajak ke situ malah saya merusak demokrasi.
Kalau yang satu keluar karena Anda ajak saya kan rusak. Oleh sebab itu, saya minta Bapak jaga, koalisi. Saya bilang begitu kepada Ketua PKS, jaga koalisi, jangan ajak saya ke dalam.
Agar tidak pecah. Kalau saya ke dalam nanti malah pecah. Karena ada yang nggak setuju dan lain-lain. Itu saja tugas saya. Menjaga pemilu dan menjaga demokrasi," beber Mahfud.
Di sisi lain, Mahfud menegaskan tugasnya ialah memastikan agar pemilu dilaksanakan tepat waktu, yakni pada 14 Februari 2024.
Anies Baswedan secara resmi telah menjadi bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang digawangi oleh Partai NasDem, Demokrat, dan PKS.
Namun, hingga kini mereka masih belum menentukan sosok cawapres yang akan mendampingi Anies nantinya.
Pencapresan Anies juga kerap diisukan dengan indikasi penjegalan oleh penguasa.
Dalam pertemuan elite partai KPP di Pulau milik Surya Paloh, Jumat (26/5) lalu, Partai Demokrat pun turut mengakui membahas persoalan itu.
Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyebut dengan segala daya dan upayanya penguasa terus berusaha untuk menjegal Anies di Pemilu 2024.
"Isi pembicaraan di Pulau Kaliage: Adanya indikasi, upaya penguasa akan melakukan segala cara untuk membuat Bacapres Anies Rasyid Baswedan tidak berlayar," kata Teuku ketika dikonfirmasi, Rabu (31/5). [CNN]
