%20(Custom).jpg)
WANHEARTNEWS.COM - Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Heri Pudyatmoko mengungkapkan bahwa 45 ribu anak putus sekolah setiap tahunnya di wilayah ini.
Menurutnya, faktor terbesar yang membuat anak putus sekolah adalah permasalahan biaya.
"Pemprov Jawa Tengah harus bisa mengawal kebijakan pendidikan, baik perencanaan penganggaran ataupun koordinasi dengan para pemangku kepentingan," kata dia dalam siaran resminya, Senin (14/2).
Heri menilai tingginya angka putus sekolah di beberapa daerah di Jawa Tengah harus menjadi perhatian serius pemerintah, baik di daerah maupun provinsi.
“Hari ini, di Jawa Tengah usia 16-18 tahun yang seharusnya berada di bangku SMA sederajat, ternyata 67,9 persen tidak sekolah. Cukup tinggi angkanya,” kata Heri.
Ia menuturkan kasus putus sekolah paling banyak dialami anak SMA sederajat. Masalah ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor utama.
Terlebih, kata dia, di Jawa Tengah terdapat beberapa daerah yang masuk data sebagai wilayah dengan kemiskinan ekstrem.
“Banyak yang lebih memilih bekerja, merantau, atau pilihan lain seperti pernikahan dini. Sebab perekonomian orang tuanya merosot karena pandemi Covid-19,” terangnya.
Heri menyatakan secara keseluruhan, 19 daerah masuk dalam prioritas kemiskinan ekstrem.
Namun, tahun ini tercatat ada lima daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem.
Kelima daerah yang harus segera ditangani dengan cepat dan tepat yaitu Kabupaten Kebumen, Brebes, Banjarnegara, Pemalang, dan Banyumas.
Lebih lanjut, ia mengatakan Pemprov Jawa Tengah harus menggandeng sejumlah pihak untuk gotong royong menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem, guna mengantisipasi masalah tingginya angka putus sekolah.
“Pemprov memiliki tanggung jawab dan tugas untuk menurunkan kemiskinan ekstrem. Di antaranya tentang persoalan rumah yang tidak layak huni, penyediaan jamban atau sanitasi yang memadai, pemenuhan air bersih, akses pendidikan, akses kesehatan, dan penerangan atau listrik yang cukup,” kata Heri.
Sebelumnya, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat menyebut angka kamiskinan dan angka putus sekolah di Wonosobo masih tinggi.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Republik Indonesia (Kemdikbudristek) pada 2021 ada sekitar 3.581 anak putus sekolah yang tersebar di berbagai kecamatan di Wonosobo.
Untuk itu perlu adanya pendampingan dari perangkat daerah di kabupaten maupun provinsi untuk melihat seluk beluk permasalahan dasarnya dahulu.
Terdapat 25 desa di Kabupaten Wonosobo yang masuk ke dalam daftar kemiskinan tinggi. Namun, menurut Afif jumlah tersebut sebenarnya sudah mendapatkan alokasi anggaran dana desa yang cukup.
Terkait angka putus sekolah, ia menyebut perlu dianalisa lebih jauh pada alokasi anggaran untuk desa tersebut.
“Anggaran tinggi, tetapi belum sebanding dengan kemajuan sektor lintas ekonomi, kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan warganya, ini bentuk evaluasi bersama untuk merumuskan sebuah kebijakan yang tepat,” tuturnya. [jpnn]
