%20(Custom).jpg)
WANHEARTNEWS.COM - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengajak elite Partai Demokrat dan PKS untuk bertemu di Pulau Kaliage, Kepulauan Seribu.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya ikut dalam pertemuan tersebut.
Riefky mengatakan salah satu yang menjadi bahasannya, yaitu potensi upaya penjegalan Anies Baswedan.
Termasuk dengan mengganggu tiga partai politik dalam Koalisi Perubahan.
“Adanya indikasi, upaya penguasa akan melakukan segala cara untuk membuat bacapres Anies Rasyid Baswedan tidak berlayar. Dengan cara dan sumber daya apapun termasuk menganggu tiga partai politik pendukungnya,” kata Riefky saat dikonfirmasi, Rabu (31/5/2023).
Koalisi Perubahan tetap solid ditengah isu penjegalan. Terutama, dalam memperjuangan aspirasi masyarakat yang menginginkan perubahan agar kehidupannya lebih sejahtera, aman, dan mempunyai kebebasan dalam berdemokrasi.
“Utamanya memiliki keadilan yang sama dimata hukum, maka Koalisi Perubahan ini harus berusaha untuk membuat Anies Rasyid Baswedan berlayar,” katanya.
“Tentunya dengan cara-cara yang kami tempuh adalah secara konstitusional, sesuai dengan hukum dan berlandaskan pada ideologi Pancasila, UUD 1945, dan NKRI,” katanya.
Diketahui, Anies Baswedan buka suara mengenai sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan cawe-cawe atau ikut campur demi kepentingan negara.
Ia mengatakan ada kekhawatiran soal cawe-cawe tersebut berkaitan dengan kontestasi nasional 2024.
Dari aspirasi yang disampaikan kepadanya, kekhawatiran cawe-cawe Jokowi tersebut dapat terkait dengan penjegalan, kriminalisasi, hingga tidak sportif dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Jadi merespons pemberitaan yang mengungkapkan bahwa Presiden mengambil sikap untuk akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe.
Semenjak semalam sampai tadi siang kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran,” tutur Anies di jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Selasa (30/5/2023).
Namun begitu, Anies berharap ungkapan kekhawatiran tersebut tidak terjadi.
“Kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja dan kenyataannya pemilu tetap seperti semula, pilpres seperti semula,” katanya.
“Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan, setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama.
Begitu juga setiap capres memiliki hak yang sama, penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, dengan baik, dan netral,” ucapnya. [Populis]
