WANHEARTNEWS.COM - Tokoh nasional Rizal Ramli (RR) mengingatkan bahwa Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dirancang Presiden Joko Widodo (Jokowi) banyak mudarat ketimbang manfaatnya bagi masyarakat. Selain menyerap anggaran negara yang sangat besar, proyek itu ternyata tidak menjadi solusi bagi pemerataan ekonomi di daerah-daerah. Simak Video RR soal IKN ini
“Biaya proyek IKN itu sekitar Rp 450 triliun. Kalau ingin sesuai dengan yang dirancang, mungkin bisa lebih dari dua kalinya, bisa lebih dari Rp 1000 triliun. Proyek ini pada dasarnya proyek mercusuar, yang manfaatnya sangat kecil sekali untuk pengurangan ketimpangan di daerah-daerah untuk mendorong kemajuan ekonomi, karena sifatnya bangunan fisik,” ujar tokoh nasional, Rizal Ramli di Jakarta, Sabtu (10/6) Simak Video RR soal IKN ini
Ironisnya, sambung bekas anggota Tim Panel Ekonomi PBB bersama tiga peraih Nobel itu, di awal proyek IKN itu dimulai, pemerintah telah melakukan pembohongan publik bahwa anggaran terbesar dari program itu diperoleh melalui investasi, bukan dari APBN.
“Dan kita sudah dibohongi berkali-kali bahwa katanya banyak sekali investor yang sudah tertarik untuk berinvestasi. Misalnya, dibilang pemerintah bahwa dunia Arab akan berinvestasi, ternyata tidak. Kemudian Soft Bank sampai datang ke Jakarta pada tahun 2020 lalu untuk investasi di IKN sebesar US$ 100 miliar atau setara Rp 1.400 triliun, ternyata kagak ada tuh, bohong doang. Lalu, dibawah kepemimpinan PM Inggris Tony Blair kalau United Kingdom mau investasi, ternyata kagak juga tuh. Jepang bakal investasi, faktanya sama aja. Jadi, faktanya proyek ini memang gak menarik dari segi bisnis opportunity,” ungkap Menko Ekuin era pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu.Simak Video RR soal IKN ini
Bahkan, lanjut Rizal Ramli, sekarang ini pemerintah tetap keukeuh mencoba menawarkan investasi IKN ke Singapura dengan segala kemudahan, walaupun masyarakat di negara yang dijuluki sebagai Kota Singa itu diyakini tak akan tertarik.
“Lah orang Singapura itu sudah terbiasa hidup nyaman, terus ditawarkan pindah ke IKN yang gak jelas ini. Walaupun dikasih iming-iming HGB nya dikasih 50 tahun bisa dimiliki, bebas pajak, insentif ini dan insentif itu, faktanya sampai hari ini tidak ada yang tertarik tuh,” tutur Rizal Ramli.
“Awalnya kan dikatakan ini proyek dari APBN hanya sedikit, nanti investor yang masuk, kenyataannya sampai hari ini duit APBN semua. Tapi saya angkat topi sama Mas Jokowi, sudah tahu ini proyek kagak visible, tidak ada yang tertarik, masih aja ngeyel, memangnya investor bodoh apa? Ini jelas pemborosan APBN, tapi tetap aja keukeuh. Mau dibikin di dalam dan di luar negeri sampai planet Mars sekali-pun, kalau investor melihat proyek itu gak visible, gak ada opportunitynya, ya gak akan investasi. Tapi, Mas Jokowi tetap aja ngeyel,” tukas Rizal Ramli.
Rizal Ramli-pun menyarankan Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi terhadap proyek IKN dan membuat kajian lebih mendalam lagi agar tak menjadi mudarat.
“Kita harus kaji terlebih dahulu, apa sih manfaatnya memindahkan Ibu Kota baru? Kalau alasannya bahwa Jakarta akan tenggelam, eh gak tahunya di situ juga terjadi banjir. Nah, pertanyaannya apa betul ada manfaatnya Ibu Kota baru? Mohon maaf, saya mengatakan bahwa memindahkan Ibu Kota baru sama saja melupakan sejarah perjuangan Republik dan kemerdekaan Indonesia yang ada di Jakarta. Kedua, menjauhkan rakyat dari pemerintahan pusat. Mana ada rakyat yang mau datang ke sana untuk mengadu masalahnya,” ujar Rizal Ramli.
Rizal Ramli juga mengingatkan, apabila pemerintah nekat untuk melanjutkan proyek IKN, maka tidak menutup peluang bagi China untuk memperluas teritorialnya.
“Kota ini bisa-bisa menjadi kota satelit negara China yang baru, karena China punya ambisi kuasai teritorial. Dia tidak hanya ingin kuasai bisnis, tapi China juga punya ambisi menguasai teritorial. Nah, kalau ada kota satelit yang kosong, kemudian diisi sama China, ya akhirnya jadi satelit,” tukas Rizal Ramli.
Namun, peluang China untuk menjadikan IKN sebagai kota satelitnya dan mendominasi bisnis di Indonesia bisa dihindari selama pemimpin yang terpilih di Pilpres 2024 nanti memiliki keberanian dan ketegasan, seperti halnya Mahathir Mohamad saat menggantikan Najib Razak sebagai PM Malaysia.
“Waktu Najib Razak masih menjadi PM Malaysia memang agak pro terhadap China. Setelah jatuh dari kekuasaan, Mahathir Muhammad sebagai rezim yang baru membatalkan proyek kereta api cepat dari Kuala Lumpur ke Johor. Kedua, Mahathir Muhammad membatalkan kota baru yang dirancang Najib namanya Johor Forest City yang diperuntukan bagi imigran-imigran dari China daratan,” ungkap Rizal Ramli.
Bila alasan Jokowi bahwa Ibu Kota baru dapat mengurangi ketimpangan, karena bisa mengalihkan pusat kegiatan ekonomi ke daerah-daerah di luar Jawa, Rizal Ramli menilai, cara tersebut adalah yang paling norak.
“Sebenarnya ada cara lain dalam mengurangi ketimpangan di daerah-daerah. Misalnya, di era Pak Habibie jadi Presiden, ia mengeluarkan undang undang terkait desentralisasi agar semua perekonomian tidak terpusat di Jakarta, tapi menyebar juga ke daerah,” kata Rizal Ramli.
Tapi, Pak Habibie memang tidak punya waktu untuk merumuskan pelaksanaan undang undang itu. Lalu, pemerintahan Gus Dur yang melakukan itu dengan cara memindahkan ratusan ribu ASN dari pusat ke daerah supaya daerah-daerah itu punya human resources.
“Kedua, imbuh Rizal Ramli, pemerintahan Gus Dur bikin UU yang mengatur dana alokasi umum (DAU) supaya subsidi dari pusat ke daerah itu jelas. Rumusnya hanya ada dua, yakni, banyaknya jumlah penduduk dan luasnya wilayah, serta dilihat ketimpangan ekonominya. Nah, daerah yang perkonomiannya rendah harus banyak subsidinya,” kata Rizal Ramli.
“Saya berharap undang undang yang dibuat tahun 2000 hingga 2001 itu diperbaiki, ternyata sampai hari ini belum juga diperbaiki, mosok harus menunggu Rizal Ramli jadi Presiden, baru bisa diperbaiki,” kata Rizal Ramli.
Kedua, sambung Rizal Ramli, pemerintah Gus Dur membuat undang undang terkait dana alokasi khusus, sehingga daerah-daerah penghasil minyak dan gas bisa dapat persentase dari ekspor migas. “Itu lah kenapa Riau maju, Balikpapan maju, karena banyak dapat uang dari ekspor migas,” kata Rizal Ramli.
“Jadi, kalau kita mau daerah-daerah maju, maka harus diperbaiki undang undang terkait dana alokasi khusus itu agar daerah daerah yang punya resources seperti batubara bisa dapat 10 persen dari ekspor, kebayang gak Kalimantan majunya seperti apa? Lalu daerah daerah penghasil tambang mineral, seperti nikel, timah, emas dapat 10 persen dari ekspor, kebayang gak majunya seperti apa?” ujar Rizal Ramli pada Jakartasatu.com
Tak hanya di sektor tambang mineral dan batubara saja, undang undang DAK itu juga memberi peluang bagi daerah-daerah yang memiliki resorces di kelautan, seperti di Natuna, Indonesia bagian timur, mereka juga berpeluang dapat 10 persen dari ekspor hasil laut. “Ini baru solusi dari pemerataan ekonomi di daerah-daerah,” tutur Rizal Ramli.
“Solusi lainnya untuk pemerataan ekonomi di daerah adalah ubah pajaknya. Hari ini kan nilai pajak seragam di seluruh daerah, ini yang benar saja. Kalau Mas Jokowi dan tim ekonominya cerdasan dikit, kurangin tuh pajak di Indonesia bagian timur agar ada bussines activity,” tandas Rizal Ramli.
(Konf/Yoss/Jaksat)
