Situasi politik jelang Pemilu semakin memanas. Kali ini, Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana berikan surat terbukan kepada DPR RI untuk memulai proses pemecatan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Berikut adalah Surat Terbuka saya kepada Pimpinan DPR untuk memulai proses impeachment (pemecatan) kepada Presiden Jokowi,” tulis Denny Indrayana dalam laman Twitternya, Rabu (7/6/2023).
Mantan Wamenkumham tersebut memberikan bukti awal bahwa Presiden Jokowi telah mendesain Pemilu 2024 hanya dua pasangan, tanpa Anies Baswedan.
"Sebagai bukti awal, saya tuliskan kesaksian seorang Tokoh Bangsa, yang pernah menjadi Wakil Presiden, bahwa Presiden Jokowi sedari awal memang mendesign hanya ada dua capres dalam Pipres 2024, tanpa Anies Baswedan," lanjutnya.
Namun, Denny Indrayana juga menegaskan bahwa hal ini perlu divalidasi kebenarannya melalui mekanisme yang telah diatur oleh DPR RI.
“Sebagai bukti awal, kesaksian tersebut tentu harus divalidasi kebenarannya. Saya menyarankan DPR melakukan investigasi melalui hak angketnya, yang dijamin UUD 1945,” sambungnya.
Surat terbuka ini mendapatkan banyak reaksi dari netizen. Ada yang beranggapan bahwa DPR tidak berani melakukan pemecatan kepada Presiden Jokowi.
"Taruhan ! Gak bakalan berani DPR, wong ketua partai saja sudah dikantong presiden data korupsinya, apalagi wakil2 di DPR segala kelakuan sudah dimonitor presiden lewat intelnya," tulis salah satu netizen.
Sebelumnya, Denny Indrayana juga mendapat sorotan publik setelah dirinya memberikan informasi tentang hasil putusan MK tentang sistem pemilu legislatif.
Sumber: suara
Foto: Denny Indrayana/Net
